Wamendagri Ribka Haluk: PIKI Harus Tinggalkan Jejak Kebijakan, Bukan Sekadar Seremoni

Wakil Menteri Dalam Negeri sekaligus Wakil Ketua Umum Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Ribka Haluk menegaskan bahwa organisasi intelektual Kristen itu harus bertransformasi menjadi kekuatan yang mampu memengaruhi kebijakan publik dan meninggalkan warisan nyata bagi bangsa, bukan hanya sekadar menjalankan rutinitas seremonial. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI yang digelar di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Ribka menggarisbawahi pentingnya membangun ekosistem organisasi yang berorientasi pada hasil jangka panjang. “Kami ingin PIKI juga bisa masuk di wilayah ini, bisa mempengaruhi kebijakan. Ada sesuatu legacy yang akan harus kita tinggalkan untuk lima tahun dan bahkan seterusnya,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kegiatan organisasi tidak boleh berhenti pada aksi-aksi yang selesai dalam periode kepengurusan, melainkan harus berkelanjutan.

Menurut Ribka, tantangan terbesar yang harus dijawab PIKI adalah kemiskinan. Organisasi ini diharapkan mampu mengerahkan para intelektual, akademisi, profesional, dan pelaku usaha untuk merumuskan konsep serta rekomendasi kebijakan yang konkret. “Ketika kita ada dalam organisasi ini berarti kita membawa tanggung jawab yang besar. Saya ingin PIKI ini menjadi sebuah organisasi yang mempengaruhi kebijakan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ribka menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PIKI Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara. Ia menilai Ara memberikan teladan kepemimpinan dengan tetap meluangkan waktu memimpin organisasi meski menjabat sebagai menteri. “Seorang Pak Ara saja menjadi sosok yang dikagumi di kalangan kita, tetapi merendahkan diri seperti Kristus, mau memikul salib, memimpin organisasi,” ujar Ribka.

Ara, pada bagiannya, memuji kinerja Ribka Haluk, terutama dalam memahami kebutuhan daerah di Indonesia Timur. Ia meminta Ribka membantu mengidentifikasi tokoh-tokoh potensial di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara yang memiliki integritas dan komitmen untuk membangun PIKI di tingkat daerah. “Jadi tolong pilih orang-orang yang memang bisa menjalankan visi-misi PIKI ini,” tegas Ara.

Rapat DPP PIKI ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat peran intelektual Kristen Indonesia dalam menghasilkan pemikiran strategis dan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Bagi pembaca di Indonesia, langkah ini menandai pergeseran peran organisasi keagamaan dari sekadar wadah seremonial menjadi aktor kebijakan yang relevan, terutama dalam isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunan kawasan timur. Pertanyaan besarnya, mampukah PIKI menerjemahkan ambisi ini menjadi kebijakan yang berdampak langsung di tengah dinamika politik dan birokrasi nasional?