Pernikahan Mewah Dua Lipa di Palermo Picu Kemarahan Warga: 'Kota Kami Bukan untuk Disewa'
Baca dalam 60 detik
- Warga Palermo memprotes penutupan dua alun-alun kota untuk pernikahan mewah Dua Lipa dan Callum Turner, yang dianggap sebagai privatisasi ruang publik.
- Aksi protes berupa poster dan grafiti menyuarakan penolakan terhadap komersialisasi kota, dengan slogan seperti 'Palermo is not for rent'.
- Insiden ini mencerminkan ketegangan global antara pariwisata elite dan hak warga lokal atas ruang publik, relevan dengan fenomena serupa di destinasi wisata Indonesia.
Pernikahan megah penyanyi Dua Lipa dan aktor Callum Turner di Palermo, Sisilia, akhir pekan ini memicu gelombang protes dari warga setempat. Dua alun-alun bersejarah ditutup untuk umum, sementara warga diwajibkan menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA). Sebagai respons, muncul poster-poster bertuliskan "Palermo is not for rent" dan "Alun-alun kami bukan ruang tamu Anda".
Penyanyi berusia 30 tahun dan aktor 36 tahun itu sebelumnya telah melangsungkan pernikahan sipil di London. Pesta kedua di Palermo disebut-sebut akan dihadiri tamu selebritas seperti Sir Elton John, Charli XCX, dan Donatella Versace. Demi mengamankan acara, jalan-jalan ditutup dan zona larangan drone diberlakukan. Pemerintah setempat secara resmi menyebut acara itu sebagai "demonstrasi produksi", bukan pernikahan, untuk membenarkan penutupan akses publik.
Kemarahan warga memuncak setelah poster-poster protes diturunkan oleh panitia. Pada Jumat (5/6/2026) pagi, para demonstran membalas dengan mengecat slogan-slogan di dinding agar lebih sulit dihapus. Piazza Croce dei Vespi juga menjadi sasaran grafiti vulgar. Sebuah kelompok anti-pariwisata yang mengklaim sebagai penggerak aksi menulis di media sosial: "Jika Anda tinggal di pusat bersejarah dan ingin memberi penghormatan kepada Dua Lipa, gantungkan poster sambutan ini di balkon Anda."
Menurut seorang sumber yang dikutip The Sun, keamanan acara ditangani oleh pihak swasta, namun polisi setempat terlibat dalam organisasi. "Alun-alun yang ditutup sebenarnya sudah merupakan zona pejalan kaki tanpa lalu lintas. Pemerintah menggunakan alasan 'demonstrasi produksi' untuk memasang pembatas dan menjaga pejalan kaki keluar," ujar sumber tersebut. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk privatisasi ruang publik yang merugikan warga.
Fenomena serupa sebenarnya tidak asing di Indonesia. Di Bali, misalnya, penyelenggaraan acara pribadi oleh selebritas internasional sering kali menutup akses pantai atau jalan desa, memicu protes dari masyarakat adat. Kasus Palermo menjadi pengingat bahwa pariwisata elite kerap berbenturan dengan hak warga lokal atas ruang publik. Di era media sosial, protes semacam ini bisa dengan cepat menyebar dan memengaruhi citra destinasi wisata.
Pertanyaan besarnya, apakah praktik penutupan ruang publik untuk kepentingan pribadi akan terus ditoleransi? Ataukah gelombang protes seperti di Palermo akan mendorong regulasi yang lebih ketat, baik di Italia maupun di negara-negara tujuan wisata lainnya?
