Waspada Hoaks Bermodus Idul Adha, Ini Tiga Klaim Palsu yang Beredar

Momen Idul Adha kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu. Mulai dari iming-iming bantuan dana hingga kebijakan kontroversial yang tidak pernah dikeluarkan pemerintah, hoaks ini menyasar masyarakat yang tengah fokus pada ibadah kurban. LyndHub merangkum tiga klaim menyesatkan yang perlu diwaspadai.

Klaim pertama menampilkan video Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dikatakan membagikan bantuan dana hibah Idul Adha. Dalam unggahan Facebook pada 23 dan 21 Mei 2026, Purbaya terlihat berbicara dan mengajak pendaftar untuk menghubungi nomor WhatsApp. Faktanya, video tersebut merupakan hasil manipulasi dan bukan pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan. Masyarakat diimbau tidak mengklik tautan atau menghubungi kontak yang tertera.

Klaim kedua berupa video yang menyebut umat muslim Amerika Serikat menggelar salat Idul Adha terbesar pada 2021. Video tersebut menampilkan siaran berita dengan reporter TvOne, Yandri Subekti, yang melaporkan sekitar 100 ribu jemaah di New Jersey. Setelah ditelusuri, video itu merupakan editan dari liputan lama yang tidak terkait dengan peristiwa Idul Adha tahun tersebut. Informasi ini sengaja disebar untuk menimbulkan kesan seolah-olah perayaan di AS sangat besar.

Klaim ketiga menuding Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban dan menggantinya dengan uang. Unggahan Facebook pada 28 April 2026 menyertakan video Nasaruddin dengan teks provokatif. Faktanya, tidak ada pernyataan resmi dari Kemenag yang melarang kurban hewan. Hoaks ini memanfaatkan isu sensitif untuk memicu kemarahan publik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa momen keagamaan kerap dijadikan celah penyebaran disinformasi. Literasi digital menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terpancing. Sebelum membagikan informasi, pastikan sumbernya terpercaya dan jangan ragu untuk melaporkan konten mencurigakan.

Ke depannya, kolaborasi antara platform media sosial, pemerintah, dan organisasi pemeriksa fakta perlu diperkuat. Masyarakat juga diharapkan lebih kritis terhadap konten yang bersifat ajakan atau menawarkan keuntungan instan. Dengan kewaspadaan bersama, dampak negatif hoaks dapat diminimalkan.