QR Code Pangan Vietnam: Antara Transparansi dan Beban Biaya Petani

Vietnam bersiap mewajibkan pencantuman kode QR pada setiap produk pangan yang beredar, sebuah langkah ambisius untuk memutus rantai pemalsuan yang kian marak di pasar daring dan rantai pasok yang terfragmentasi. Namun, di balik janji transparansi digital, beban biaya dan lemahnya pengawasan justru mengancam kepercayaan konsumen.

Kementerian Kesehatan Vietnam mengusulkan amendemen Undang-Undang Keamanan Pangan yang mewajibkan setiap produk pangan mencantumkan informasi ketertelusuran melalui kode QR, barcode, DataMatrix, atau alat digital lain. Aturan ini lahir dari celah regulasi yang selama ini mempersulit penindakan terhadap barang palsu, produk selundupan, dan makanan ilegal yang marak dijual secara online.

Langkah itu sejalan dengan agenda transformasi digital nasional. Dengan QR code, konsumen dan regulator diharapkan bisa melacak asal-usul produk dari peternakan hingga meja makan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa teknologi ini belum sepenuhnya siap diadopsi oleh para pelaku usaha kecil.

Pham Ngoc Thach, direktur Koperasi Jasa Pertanian Sunfood Dalat di Provinsi Lam Dong, mengungkapkan bahwa pengeluaran terbesar bukan hanya pada label, melainkan juga biaya tahunan yang dibebankan oleh platform ketertelusuran. “Tanpa dukungan, banyak koperasi akan kesulitan mempertahankan sistem ini dalam jangka panjang,” ujarnya kepada vnbusiness.vn.

Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah keandalan data. QR code hanya menampilkan informasi yang dimasukkan oleh produsen, tanpa mekanisme verifikasi independen. Nguyen Hai Ha, seorang konsumen di Hanoi, mempertanyakan bagaimana pembeli bisa memastikan bahwa produk di dalam kemasan benar-benar sesuai dengan data yang tertera. “Jika kode mengatakan sayuran berasal dari peternakan bersertifikat, tetapi produk aslinya tidak, bagaimana konsumen tahu?” katanya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Hoang Van Tham, direktur Koperasi Chuc Son. Menurutnya, QR code memang diperlukan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada transparansi data, integritas produsen, dan pengawasan ketat. Tanpa itu, teknologi ini justru berpotensi disalahgunakan untuk melegitimasi produk berkualitas rendah.

Para pakar menekankan bahwa perbaikan keamanan pangan tidak bisa hanya bertumpu pada label digital. Pengawasan terhadap hulu rantai pasok—seperti pupuk, pestisida, dan benih—harus diperketat, demikian pula penindakan terhadap input pertanian palsu. Nguyen Trung Dong dari Institut Kebijakan Publik dan Pembangunan Pedesaan di bawah Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup menyerukan adanya subsidi negara untuk perangkat lunak dan peralatan digital ketertelusuran, agar koperasi tidak berjuang sendiri.

Kementerian Keamanan Publik Vietnam telah mengusulkan platform nasional untuk identifikasi, autentikasi, dan ketertelusuran produk. Setiap produk akan diberi kode identifikasi unik (UID) yang bisa dipindai melalui aplikasi seluler atau portal web nasional. Platform ini juga memungkinkan konsumen melaporkan dugaan pelanggaran langsung kepada otoritas. Bagi pelaku usaha, integrasi dengan sistem manajemen yang ada seperti ERP, POS, dan gudang diharapkan dapat menekan biaya kepatuhan.

Rancangan proposal tersebut dijadwalkan diserahkan kepada pemerintah pada kuartal kedua tahun ini. Jika terealisasi, sistem ini juga diharapkan membantu produk Vietnam memenuhi persyaratan transparansi dalam perjanjian perdagangan bebas seperti EVFTA dan CPTPP, sehingga meningkatkan daya saing ekspor.

Pertanyaan besarnya: mampukah Vietnam menyeimbangkan antara ambisi digital dan realitas pahit petani kecil? Ataukah QR code hanya akan menjadi tempelan bersih yang menutupi produk yang tak kunjung bersih?