Inggris Kerahkan Jet Militer dan AI Hadapi Kebakaran Hutan, Burnham: Jangan Sampai Terulang
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Andy Burnham akan mengumumkan pengerahan helikopter Chinook dan pesawat A400M RAF untuk memadamkan kebakaran hutan di medan sulit.
- Pemerintah menggelontorkan ยฃ45 juta untuk alat pelindung diri petugas pemadam dan ยฃ25 juta untuk restorasi lahan gambut sebagai benteng alami.
- Summit ketahanan kebakaran hutan pertama akan membentuk Unit AI Kebakaran Hutan yang melibatkan universitas, perusahaan teknologi, dan tim darurat Cobra.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham akan mengumumkan penggunaan pesawat militer dan helikopter untuk memerangi kebakaran hutan dalam KTT ketahanan kebakaran hutan pertama di negara itu, Jumat (26/9/2026). Langkah ini diambil setelah musim panas 2026 tercatat sebagai yang terpanas dan memicu 1.350 kebakaran hutan di Inggris dan Walesโrekor tertinggi sepanjang sejarah.
Menurut data Dewan Kepala Pemadam Kebakaran Nasional (NFCC), jumlah kebakaran tahun ini melonjak lebih dari 300 kasus dibanding tahun lalu dan lebih dari 1.000 kasus dibanding 2024. Rekor serupa juga terjadi pada 2022 dan 2025, namun Komite Perubahan Iklim Inggris memperingatkan bahwa risiko akan terus meningkat dalam beberapa dekade mendatang.
Dalam pidatonya, Burnham menegaskan bahwa tindakan ini diperlukan karena "kita tidak bisa membiarkan masyarakat mengalami musim panas seperti ini lagi." Ia mengenang peristiwa kebakaran di Stourbridge, West Midlands, Agustus lalu, yang menghanguskan 19 rumah. "Saya berdiri di sana dan menyaksikan keluarga kehilangan segalanya. Petugas pemadam kebakaran kita adalah pahlawan, tetapi pahlawan tidak seharusnya bertarung dengan satu tangan terikat," ujarnya.
Menteri Pertahanan Wes Streeting menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya helikopter Chinook dan pesawat A400M bermesin empat RAF dilengkapi untuk misi pemadaman kebakaran hutan. "Beberapa wilayah kesulitan mendapatkan bantuan udara pada musim panas lalu," katanya. Kru Chinook RAF sebelumnya telah membantu penanganan kebakaran hutan di Siprus.
Selain armada udara, pemerintah juga akan memperkenalkan skema bantuan finansial bagi petani untuk membuat lahan mereka tahan api, misalnya dengan menggali kolam. Pemerintah juga mempertimbangkan pembatasan lokal yang lebih ketat atau pelarangan produk tertentu untuk mencegah orang memicu kebakaran saat risiko tinggi, menyusul larangan sementara penggunaan barbekyu sekali pakai.
Pada KTT tersebut, pemerintah akan mengumumkan pembentukan "Unit AI Kebakaran Hutan" yang menggabungkan universitas, perusahaan teknologi, dan pejabat dalam komite darurat Cobra, bersama prakiraan kebakaran hutan dari Met Office dan rencana aksi untuk Inggris. Langkah ini muncul setelah Komite Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan parlemen awal bulan ini menyoroti kelemahan kesiapsiagaan kebakaran hutan Inggris, termasuk akses terhadap sumber daya pemadaman udara, pasokan air saat insiden besar, dan koordinasi nasional. Mereka menilai sistem yang ada "tidak lagi layak pakai".
"Kebakaran hutan yang melanda pedesaan kami musim panas ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Alam adalah sekutu terbesar kita dalam mencegah kebakaran hutan sejak awal," kata Menteri Lingkungan Dame Angela Eagle.
Konteks Indonesia: Langkah Inggris ini relevan dengan Indonesia yang juga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setiap tahun, terutama di musim kemarau. Seperti Inggris, Indonesia sering kali kewalahan menghadapi titik api di lahan gambut yang sulit dijangkau. Pengalaman Inggris mengerahkan pesawat militer dan teknologi AI dapat menjadi pelajaran bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memperkuat deteksi dini dan respons cepat, terutama dengan melibatkan TNI dan perusahaan teknologi lokal. Namun, Indonesia perlu memastikan bahwa pendekatan berbasis teknologi tidak mengabaikan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan karhutla.
Ke depan, efektivitas Unit AI Kebakaran Hutan dan integrasi armada militer akan diuji pada musim panas berikutnya. Pertanyaannya, apakah langkah ini cukup untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata, ataukah diperlukan strategi yang lebih radikal dalam mengelola lanskap dan perubahan iklim?



