Kemenkes Catat 333.470 Kasus ISPA Akibat Karhutla, Kualitas Udara di Enam Provinsi Memburuk
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Kesehatan melaporkan total 333.470 kasus ISPA kumulatif akibat kabut asap karhutla, dengan tambahan 4.522 kasus baru per hari.
- Enam provinsi prioritas—Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah—masih mencatat kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya.
- Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit paru menjadi fokus utama intervensi pemerintah di tengah tren kasus yang meningkat di sejumlah daerah.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan bahwa akumulasi kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah telah mencapai 333.470 kasus hingga Kamis (22/10). Angka ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan masyarakat, terutama karena jumlah penderita baru masih bertambah sekitar 4.522 orang setiap hari.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Ten Suyanti, menegaskan bahwa pihaknya memberikan atensi khusus kepada populasi rentan, termasuk anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, individu dengan riwayat asma atau Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), serta pekerja yang beraktivitas di luar ruangan. Menurutnya, kelompok-kelompok tersebut memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi akibat paparan asap yang mengandung partikel halus seperti PM2.5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan senyawa organik berbahaya.
Berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), kualitas udara di sejumlah daerah dilaporkan berada pada level berbahaya. Di Kalimantan Tengah, tujuh kabupaten/kota masuk kategori berbahaya; di Sumatera Selatan, tiga wilayah (Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Ogan Komering Ilir) juga berstatus serupa, disusul Ogan Ilir dengan kategori sangat tidak sehat. Jambi mencatat dua wilayah berstatus berbahaya (Muaro Jambi dan Tebo) serta Tanjung Jabung Timur yang sangat tidak sehat. Kalimantan Selatan melaporkan Kota Banjarmasin dan Tabalong dalam kategori berbahaya, sementara Barito Kuala sangat tidak sehat. Selain itu, Kutai Barat (Kalimantan Timur) dan Kota Pontianak (Kalimantan Barat) juga terdeteksi berbahaya, sedangkan Riau memiliki empat wilayah dengan status sangat tidak sehat.
Perbandingan dengan tahun sebelumnya menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: kasus ISPA di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Riau tercatat lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya, Kalimantan Barat mengalami penurunan, Kalimantan Timur relatif stabil, dan Jambi setara dengan tahun sebelumnya. Kemenkes menilai lonjakan ini sejalan dengan intensitas karhutla yang masih tinggi di wilayah-wilayah tersebut.
"Pemerintah aktif memantau tren penyakit akibat karhutla seperti ISPA, pneumonia, asma, serta iritasi mata dan kulit, sekaligus memastikan ketersediaan obat, bahan medis habis pakai (BMHP), dan alat kesehatan yang memadai di daerah terdampak," ujar Ten Suyanti.
Untuk menekan dampak kesehatan, Kemenkes menggencarkan strategi promotif dan preventif, antara lain pembagian masker, edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan, serta surveilans kualitas udara dalam ruangan dan dampak kesehatan permukiman. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisasi paparan lebih lanjut, terutama di daerah dengan kualitas udara yang tidak sehat.
Meski demikian, tantangan tetap besar mengingat karhutla kerap berulang setiap tahun. Para pengamat lingkungan menilai bahwa penanganan jangka panjang harus menyentuh akar masalah, seperti pengelolaan lahan dan penegakan hukum terhadap pembakaran hutan. Tanpa itu, kasus ISPA diprediksi terus muncul dan membebani sistem kesehatan.
Ke depan, efektivitas intervensi pemerintah akan diuji oleh dinamika cuaca dan konsistensi penegakan aturan. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti anjuran kesehatan, sementara dunia usaha—terutama sektor yang melibatkan pekerja luar ruang—perlu memperhatikan perlindungan bagi karyawannya. Akankah tren kasus ISPA tahun ini menjadi yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir? Jawabannya bergantung pada keseriusan semua pihak dalam menangani karhutla.



