Prabowo: Gotong Royong Elite Kunci Indonesia Bangkit, Danantara Diminta Biayai LRT

Presiden Prabowo Subianto memilih momen peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai, Rabu (16/9/2026), untuk menyampaikan pesan politik yang lebih luas: kebangkitan Indonesia hanya mungkin terjadi bila para pemimpin mau bekerja sama. Bukan sekadar seremoni transportasi, acara di Stasiun Manggarai itu menjadi panggung pernyataan visi pemerintahan.

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut Indonesia sedang menuju cita-cita pendiri bangsa meski dihadapkan pada berbagai persoalan. Ia memberi apresiasi kepada semua pihak yang menyukseskan proyek LRT, lalu mengaitkannya dengan capaian ekonomi DKI Jakarta yang dilaporkan Gubernur Pramono Anung mengalami kenaikan, baik dari sisi pertumbuhan maupun investasi.

Yang menarik, Prabowo tidak berhenti pada pujian. Ia secara eksplisit menyanggupi permintaan Pramono agar Danantara—badan pengelola investasi negara—ikut membiayai pembangunan LRT Jakarta. "Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa," ujarnya, seperti dikutip dari pernyataan resmi.

Pernyataan itu membuka babak baru dalam diskusi tentang peran Danantara. Selama ini, sovereign wealth fund tersebut diposisikan sebagai instrumen investasi strategis di tingkat nasional. Namun, permintaan agar Danantara membiayai proyek LRT—yang secara administratif merupakan kewenangan daerah—mengundang pertanyaan tentang batas antara tanggung jawab pusat dan daerah.

Bagi pelaku pasar, sinyal ini bisa dibaca ganda. Di satu sisi, keterlibatan Danantara menjanjikan kepastian pendanaan bagi proyek infrastruktur yang selama ini bergantung pada APBD dan pinjaman daerah. Di sisi lain, masuknya dana negara ke proyek spesifik Jakarta berpotensi menimbulkan debat soal prioritas alokasi modal, terutama ketika daerah lain juga membutuhkan konektivitas serupa.

"Bila pemimpin-pemimpin bisa kerja sama, bisa gotong royong, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa." — Presiden Prabowo Subianto

Konteks Indonesia menjadi penting di sini. Jakarta menyumbang porsi signifikan terhadap produk domestik bruto nasional, sehingga kelancaran mobilitas di ibu kota berdampak langsung pada iklim investasi. Namun, ketergantungan pada dana investasi negara untuk proyek daerah dapat menciptakan preseden fiskal yang perlu dicermati, terutama oleh investor yang memantau disiplin anggaran dan tata kelola.

Pernyataan Prabowo juga menyiratkan bahwa pemerintah ingin mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan sebagai motor pertumbuhan. Jika Danantara benar-benar masuk, skema pembiayaan campuran antara pusat, daerah, dan badan investasi negara bisa menjadi model baru—atau justru memicu perdebatan soal transparansi dan akuntabilitas.

Ke depan, publik menunggu detail teknis: berapa nilai investasi yang akan dialokasikan Danantara, bagaimana mekanisme pengawasannya, dan apakah proyek LRT lain di daerah akan mendapat perlakuan serupa. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah pesan "gotong royong" benar-benar menjadi kebijakan, atau sekadar retorika di atas podium.