Prabowo Tolak Tuan Rumah Ajang Internasional: Uang Ratusan Miliar Lebih Baik untuk Mitigasi Bencana
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto menolak usulan menjadi tuan rumah pertandingan internasional karena dinilai tidak sebanding dengan biaya ratusan miliar rupiah.
- Efisiensi anggaran diperluas ke kegiatan seremonial kementerian, termasuk seminar, FGD, dan kunjungan kerja, dengan klaim penghematan Rp300 triliun pada 2025.
- Kebijakan ini berpotensi mengubah prioritas belanja negara, namun memicu pertanyaan tentang dampak jangka panjang bagi industri olahraga dan pariwisata.
Presiden Prabowo Subianto secara tegas menolak usulan agar Indonesia menjadi tuan rumah pertandingan internasional. Alasannya, biaya penyelenggaraan yang mencapai ratusan miliar rupiah dinilai tidak sepadan dengan potensi prestasi atlet nasional yang belum pasti. Penolakan ini disampaikan dalam sesi wawancara di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/9/2026).
Menurut Prabowo, anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan untuk kebutuhan yang lebih esensial, terutama mitigasi bencana alam yang membutuhkan dana tidak sedikit. Ia mencontohkan, daripada menggelar acara internasional yang belum tentu menghasilkan medali emas, pemerintah sebaiknya mengurangi pemborosan. "Saya bilang sudahlah, karena kita belum tentu bisa dapat medali emas, ngapain kita keluarin ratusan miliar untuk jadi tuan rumah? Kurangi," ujarnya.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran yang tengah digalakkan pemerintahannya. Prabowo mengklaim penghematan tidak hanya dari acara internasional, tetapi juga dari berbagai kegiatan seremonial di kementerian, seperti perayaan hari ulang tahun, seminar, focus group discussion (FGD), hingga kunjungan kerja. "Di bulan-bulan pertama saya memimpin, 2025, kita bisa menghemat Rp300 triliun. Anda bayangkan, Rp300 triliun. Biaya pembelian alat tulis, percetakan, suvenir, sewa gedung, peralatan, rapat, seminar, dan sejenisnya banyak yang kita hemat," pungkasnya.
Kebijakan ini memunculkan perdebatan di kalangan pelaku industri olahraga dan pariwisata. Di satu sisi, efisiensi anggaran dapat memperkuat fiskal negara dan mendanai program prioritas. Namun, di sisi lain, penolakan menjadi tuan rumah acara internasional berpotensi mengurangi peluang Indonesia untuk meningkatkan citra di kancah global, serta menghambat pertumbuhan sektor-sektor pendukung seperti perhotelan, transportasi, dan UMKM. Sejumlah pengamat menilai keputusan ini perlu diimbangi dengan strategi pembinaan atlet yang lebih serius agar prestasi tetap dapat diraih tanpa harus menjadi tuan rumah.
Bagi investor dan pelaku pasar, arah kebijakan ini memberikan sinyal bahwa pemerintah mengutamakan disiplin fiskal dan alokasi belanja yang lebih produktif. Namun, mereka juga mencermati dampaknya terhadap sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang selama ini mengandalkan event berskala besar. Ke depan, pemerintah dituntut untuk transparan dalam merinci penggunaan dana hasil efisiensi, termasuk memastikan bahwa penghematan tidak mengorbankan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur olahraga.
"Efisiensi adalah kunci keberhasilan mengelola negara, terlebih di tengah berbagai ancaman bencana alam yang membutuhkan pendanaan mitigasi," tegas Prabowo.
Dengan kebijakan ini, Indonesia tampaknya akan lebih selektif dalam menerima tawaran menjadi tuan rumah acara internasional. Pertanyaannya, apakah langkah penghematan ini akan diikuti dengan peningkatan investasi di sektor-sektor strategis, atau justru menimbulkan kekosongan dalam peta penyelenggaraan event global? Waktu yang akan membuktikan, tetapi arah kebijakan Prabowo sudah jelas: uang negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar gengsi sesaat.
