BNPP Ajak 10 Negara Tetangga Rutin Bertemu: Perbatasan Damai, Investasi Aman?

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menawarkan mekanisme konsultasi rutin kepada sepuluh negara tetangga untuk menangani persoalan perbatasan tanpa eskalasi konflik. Ajakan itu disampaikan usai pertemuan dengan perwakilan negara sahabat di Gedung BNPP, Jakarta, Rabu (25/6).

Langkah ini menandai pergeseran pendekatan dari yang semula reaktif menjadi preventif. Alih-alih menunggu sengketa meletus, Indonesia ingin membangun saluran komunikasi tetap yang memungkinkan setiap isu dibicarakan sejak dini. Tito menegaskan bahwa dirinya terbuka dihubungi kapan pun jika muncul permasalahan di garis batas. "Jika ada masalah atau isu perbatasan, jangan ragu menghubungi saya untuk diselesaikan secara damai dan bersahabat," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, para diplomat asing menyambut baik inisiatif itu. Mereka menyatakan kesediaan memperkuat hubungan bilateral, terutama di sektor ekonomi dan sosial-budaya. Menurut Tito, semangat kebersamaan itu penting karena masyarakat di kedua sisi perbatasan sering kali memiliki ikatan kekerabatan dan ketergantungan ekonomi yang erat.

Bagi Indonesia, stabilitas perbatasan bukan sekadar soal kedaulatan, melainkan juga prasyarat bagi kelancaran arus barang, jasa, dan investasi. Kawasan perbatasan seperti Entikong (Kalimantan Barat–Sarawak), Motaain (Nusa Tenggara Timur–Timor Leste), dan Skouw (Papua–Papua Nugini) merupakan pintu gerbang perdagangan yang potensial. Ketegangan yang tidak terkelola bisa mengganggu rantai pasok dan menakuti pelaku usaha. Karena itu, forum rutin yang diusulkan BNPP dapat dipandang sebagai instrumen diplomasi ekonomi.

"Termasuk menyelesaikan masalah yang mungkin menjadi polemik atau dispute, dan bagaimana membuat hubungan di daerah perbatasan bisa dikembangkan untuk kepentingan masyarakat bersama," kata Tito.

Namun, efektivitas forum ini akan bergantung pada tindak lanjut. Pertemuan rutin tanpa agenda konkret berisiko menjadi seremonial belaka. Sejumlah pengamat hubungan internasional menilai Indonesia perlu mendorong pembahasan spesifik, misalnya penyelesaian batas maritim yang belum tuntas, kerja sama patroli terkoordinasi, hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus di perbatasan. Tanpa itu, potensi sengketa tetap membayangi.

Dari sisi domestik, kebijakan ini sejalan dengan agenda pemerintah mempercepat pembangunan di daerah terdepan. BNPP sebelumnya menegaskan komitmen menghadirkan negara secara nyata bagi masyarakat perbatasan, termasuk melalui penyediaan infrastruktur dasar dan layanan publik. Pendekatan diplomasi yang humanis diharapkan melengkapi upaya tersebut, sehingga pembangunan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga membangun kepercayaan lintas negara.

Ke depan, publik akan menantikan apakah pertemuan rutin benar-benar terwujud dalam kalender tetap. Jika berjalan, Indonesia berpeluang menjadi contoh pengelolaan perbatasan yang stabil dan inklusif di kawasan. Namun, jika hanya menjadi retorika, risiko gesekan di titik-titik rawan justru bisa meningkat. Mampukah BNPP mengubah ajakan damai ini menjadi arsitektur kerja sama yang mengikat?