CELIOS Sebut APBN di Bawah Purbaya Tak Kredibel, Reshuffle Menkeu Dinilai Tak Cukup
Baca dalam 60 detik
- Direktur Ekonomi CELIOS menilai kredibilitas APBN merosot selama Purbaya Yudhi Sadewa menjabat Menkeu, memperkuat alasan pencopotan mendadak pada 14 September 2026.
- Pergantian ke Suahasil Nazara dianggap belum menyentuh akar masalah: kepercayaan pasar dan tata kelola internal Kementerian Keuangan.
- Pemerintah perlu segera memulihkan sinyal fiskal yang meyakinkan, atau biaya utang dan arus modal keluar berpotensi memburuk.

JAKARTA โ Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026) bukan sekadar rotasi politik. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai persoalan mendasar terletak pada kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola Purbaya selama menjabat. Menurutnya, indikator fiskal yang disajikan ke publik tidak lagi sepenuhnya dipercaya pasar, dan itu menjadi pemicu utama di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden menggantikan Purbaya dengan Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Purbaya mengetahui pencopotan dirinya melalui sambungan telepon saat menghadiri rapat bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia langsung meninggalkan gedung setelah menerima panggilan dari Istana. Publik hingga kini belum mendapat penjelasan resmi mengenai alasan di balik keputusan tersebut.
Nailul menegaskan, hanya Presiden yang bisa memastikan apakah keputusan itu diambil dalam semalam atau melalui pertimbangan berbulan-bulan. Namun ia bersikukuh bahwa perombakan di Kementerian Keuangan memang diperlukan. "Kalau kita lihat beberapa bulan ke belakang, perekonomian kita bisa dibilang tidak kredibel, APBN yang dikelola Purbaya juga tidak kredibel," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu (16/9/2026).
Nailul menyoroti dua dimensi yang membuat posisi Purbaya rapuh: kinerja pengelolaan APBN dan masalah internal kementerian. Ia menyebut data fiskal yang tidak meyakinkan pasar telah menumpuk sejak awal tahun. Beberapa lembaga pemeringkat, menurutnya, sudah lebih dulu memberi sinyal serupa. "Kinerjanya jelek, internalnya juga jelek, ya memang harus diganti," tegasnya.
Dari sudut pandang berbeda, Tenaga Ahli Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Fithra Faisal, menilai capaian pertumbuhan ekonomi dan peringkat utang pada era Purbaya sebenarnya berada di posisi yang baik. Namun ia mengakui Presiden memiliki pertimbangan lain yang tidak sepenuhnya bersifat ekonomi. Artinya, keputusan reshuffle ini menyimpan dimensi politik dan kelembagaan yang lebih luas dari sekadar angka makro.
"Tentu mendadak atau tidak, pasti itu Presiden yang bisa jawab. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya memang perlu reshuffle, perlu diganti." โ Nailul Huda, Direktur Ekonomi CELIOS
Bagi pelaku pasar dan investor di Indonesia, pergantian ini menjadi ujian awal. Kredibilitas APBN adalah fondasi utama dalam penetapan yield Surat Berharga Negara (SBN), keputusan investasi asing, dan persepsi risiko sovereign. Ketika pasar meragukan angka-angka fiskal, biaya pinjaman pemerintah cenderung naik, yang pada gilirannya menekan ruang fiskal untuk belanja produktif. Suahasil Nazara, yang kini memimpin, dihadapkan pada tugas berat memulihkan kepercayaan itu.
Suahasil bukan nama baru di lingkaran kebijakan fiskal. Ia pernah menjabat Wakil Menteri Keuangan mendampingi Sri Mulyani Indrawati dan memiliki rekam jejak panjang di BKF. Namun, modal pengalaman saja tidak cukup. Pasar akan menanti sinyal konkret: apakah pemerintah tetap berkomitmen pada disiplin defisit, bagaimana strategi pembiayaan utang, dan seberapa transparan data APBN disajikan. Ketidakpastian politik di tubuh Kementerian Keuangan bisa memperlebar spread SBN dan memicu arus modal keluar jangka pendek.
Di sisi lain, reshuffle ini juga membuka ruang evaluasi lebih luas terhadap arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo. Jika tujuan utamanya adalah memperbaiki kredibilitas, maka langkah Suahasil semestinya tidak berhenti pada konsolidasi internal. Ia perlu segera berkomunikasi dengan pasar, menjelaskan posisi APBN secara jujur, dan memastikan program belanja pemerintah tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Tanpa itu, pergantian menteri hanya akan menjadi rotasi tanpa perbaikan mendasar.
Pertanyaan yang tersisa: apakah Suahasil mampu mengembalikan kepercayaan pasar dalam waktu singkat, atau justru menghadapi tekanan yang sama seperti pendahulunya? Jawabannya akan terlihat dari respons investor terhadap lelang SBN dan pergerakan yield dalam beberapa pekan ke depan.



