Duet Suahasil-Destry di Kemenkeu dan BI: Momentum Uji Ketangguhan Teknokratis di Tengah Gejolak Ekonomi
Baca dalam 60 detik
- Suahasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, sementara Destry Damayanti resmi menjabat Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031.
- Ekonom UNAIR menilai kombinasi ini berada di persimpangan krusial yang menuntut adaptasi teknokratis dan kejelasan arah kebijakan di tengah target pertumbuhan 6 persen.
- Pasar menantikan sejauh mana koordinasi fiskal-moneter mampu menjaga stabilitas dan mendorong program prioritas tanpa mengorbankan disiplin anggaran.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026) di Istana Negara, Jakarta, mengakhiri masa jabatan singkat Purbaya Yudhi Sadewa yang hanya bertahan sekitar satu tahun. Langkah ini melengkapi pergantian pucuk pimpinan di otoritas moneter, setelah Destry Damayanti dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026–2031 pada Rabu (2/9/2026), menggantikan Perry Warjiyo yang mundur pada akhir Juli lalu.
Kombinasi ini menjadi sorotan karena hadir di tengah tekanan global yang belum surut: ketidakpastian suku bunga The Fed, fluktuasi harga komoditas, dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Bagi Indonesia, duet ini bukan sekadar rotasi pejabat, melainkan ujian bagi kemampuan teknokrat dalam menjaga kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter. Pasar obligasi dan nilai tukar rupiah akan menjadi barometer pertama dalam beberapa pekan ke depan.
Ekonom Universitas Airlangga (UNAIR), Profesor Rahma Gafmi, menilai duet baru Kemenkeu-BI berada di persimpangan krusial. "Kita membutuhkan adaptasi teknokratis dan konstanta politik yang strategis dari arah pembangunan nasional," ujarnya dalam program Kompas Bisnis Kompas TV, Rabu (16/9/2026). Menurutnya, meski visi besar Presiden—seperti target pertumbuhan 6 persen, kesinambungan proyek strategis, dan program kesejahteraan—tidak berubah, gaya komunikasi serta kecepatan eksekusi kebijakan hampir pasti mengalami pergeseran.
Rahma menambahkan, jangkar kebijakan makro tetap mengacu pada RPJMN dan Asta Cita, sehingga tidak akan bergeser radikal. Namun, ia mengingatkan bahwa penajaman instrumen kebijakan menjadi keniscayaan. "Pergantian nakhoda di otoritas fiskal dan moneter selalu membawa implikasi terhadap cara komunikasi dan ketajaman kebijakan," tegasnya.
"Kombinasi kepemimpinan ini harus mampu menerjemahkan visi pembangunan ke dalam langkah taktis yang adaptif, tanpa kehilangan kredibilitas di mata pasar." — Profesor Rahma Gafmi, Guru Besar Ekonomi Moneter FEB UNAIR
Bagi pelaku pasar dan investor, pertanyaan utamanya adalah seberapa cepat kedua tokoh ini menyelaraskan langkah. Suahasil, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, dikenal sebagai teknokrat yang menguasai detail anggaran dan kebijakan fiskal. Sementara Destry, yang lama berkecimpung di dunia perbankan dan stabilitas sistem keuangan, diharapkan membawa perspektif baru dalam pengelolaan moneter. Kombinasi ini bisa menjadi kekuatan jika mampu mengomunikasikan arah kebijakan secara konsisten, tetapi berisiko menimbulkan volatilitas bila terjadi perbedaan sinyal.
Di sisi lain, tantangan struktural seperti pelemahan daya beli, ketimpangan, dan kebutuhan investasi besar untuk hilirisasi menuntut koordinasi lintas institusi yang mulus. Kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan harus diimbangi dengan kebijakan moneter yang menjaga inflasi dan stabilitas rupiah. Ketidakseimbangan di antara keduanya bisa memicu kenaikan biaya utang dan menekan ruang fiskal.
Pengamat ekonomi menilai, keberhasilan duet ini akan terlihat dari beberapa indikator kunci dalam 100 hari pertama: pergerakan imbal hasil SBN, stabilitas nilai tukar, serta kejelasan program prioritas dalam APBN 2027. Jika pasar merespons positif, kepercayaan investor bisa menguat dan mendorong aliran modal masuk. Sebaliknya, keraguan akan memperlebar premi risiko.
Yang tak kalah penting, komunikasi publik menjadi faktor penentu. Di era di mana informasi bergerak cepat, kemampuan menjelaskan kebijakan secara transparan dan meyakinkan akan menentukan ekspektasi. Masyarakat dan dunia usaha membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Apakah duet Suahasil-Destry mampu menghadirkan pola teknokratis adaptif yang diharapkan, atau justru terjebak dalam koordinasi yang lamban? Jawabannya akan terlihat dari langkah konkret dalam beberapa bulan mendatang.



