Purbaya Hanya Setahun di Kursi Menkeu, Tapi Pensiunnya Tetap Mengalir Seumur Hidup

Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi meninggalkan jabatannya setelah hanya sekitar satu tahun bertugas, digantikan oleh Suahasil Nazara dalam pelantikan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9/2026). Meski masa jabatannya terbilang singkat, Purbaya tetap berhak menerima uang pensiun seumur hidup dari negara—sebuah hak yang diatur dalam peraturan warisan era 1980-an dan jarang menjadi sorotan publik.

Purbaya pertama kali dilantik sebagai Menkeu pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani yang saat itu dirombak dari kabinet. Namun, kurang dari setahun kemudian, ia digantikan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian ini menandai babak baru di Kementerian Keuangan, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang besaran kompensasi yang diterima pejabat negara pasca-jabatan.

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara, setiap menteri yang berhenti dengan hormat berhak atas pensiun. Besaran pensiun pokok dihitung berdasarkan masa jabatan: 1% dari dasar pensiun untuk setiap bulan masa jabatan, dengan ketentuan minimal 6% dari dasar pensiun. Dasar pensiun yang dimaksud adalah gaji pokok terakhir sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan asumsi masa jabatan genap 12 bulan, Purbaya berhak atas pensiun pokok sebesar 12% dari dasar pensiun. Jika mengacu pada gaji pokok menteri yang ditetapkan Rp5.040.000 per bulan, maka estimasi pensiun pokoknya sekitar Rp604.800 per bulan. Angka ini belum termasuk Tunjangan Hari Tua (THT) yang bisa diperoleh jika selama menjabat ia rutin membayar iuran melalui potongan gaji.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dari dasar pensiun," bunyi Pasal 11 Ayat 2 PP 50 Tahun 1980.

Selain pensiun bulanan, mantan menteri juga berhak atas THT yang disalurkan melalui PT Taspen (Persero). Namun, pencairan kedua hak tersebut tidak otomatis. Pemerintah menegaskan bahwa seorang mantan menteri baru bisa menerima pensiun dan THT setelah mendapatkan persetujuan presiden dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Pensiun. Artinya, meskipun secara regulasi Purbaya memenuhi syarat, realisasi pembayaran tetap bergantung pada keputusan politik di Istana.

Bagi publik, kasus ini menyoroti betapa murahnya biaya fiskal untuk pensiun pejabat tinggi negara dibandingkan dengan besarnya tanggung jawab yang diemban. Namun, di sisi lain, aturan ini juga memicu perdebatan tentang relevansi PP 50/1980 di era tata kelola keuangan modern. Sejumlah ekonom menilai bahwa skema pensiun menteri perlu dievaluasi agar selaras dengan prinsip keberlanjutan fiskal dan transparansi anggaran.

Dari perspektif investor dan pelaku pasar, kepastian regulasi mengenai hak keuangan pejabat negara sebenarnya bukan faktor langsung yang menggerakkan pasar. Namun, isu ini menyangkut kredibilitas pengelolaan anggaran negara. Ketika pemerintah tengah mendorong efisiensi belanja dan konsolidasi fiskal, perhatian terhadap kompensasi pasca-jabatan pejabat bisa menjadi ujian bagi komitmen reformasi birokrasi. Apalagi, Purbaya sendiri dikenal sebagai figur yang vokal soal pentingnya disiplin fiskal selama menjabat.

Ke depan, publik akan menantikan apakah Presiden Prabowo akan segera menerbitkan SK Pensiun untuk Purbaya, dan apakah ada wacana merevisi PP 50/1980 yang sudah berusia lebih dari empat dekade. Jika tidak, maka setiap menteri yang lengser—berapa pun lama menjabat—akan tetap menjadi beban APBN hingga akhir hayat. Pertanyaannya, sampai kapan negara mampu menanggung konsekuensi dari aturan yang tak pernah direvisi ini?