Prabowo Tugaskan Danantara Biayai LRT Jakarta, Sinyal Baru Pendanaan Infrastruktur Ibu Kota

Presiden Prabowo Subianto secara langsung menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk ambil bagian dalam pembiayaan pembangunan LRT Jakarta. Instruksi itu muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan harapan agar Danantara dilibatkan, dalam sambutannya pada peresmian pengoperasian rute Kelapa Gading–Manggarai di Stasiun LRT Manggarai, Rabu (16/9/2026).

Respons kepala negara bersifat tegas: Danantara disebut "wajib membantu" ibu kota. Menurut Prabowo, Jakarta bukan sekadar milik warga Jakarta, melainkan aset seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, kehadiran dana investasi negara di proyek transportasi berbasis rel dipandang sebagai konsekuensi logis dari status Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional.

Pernyataan itu memperjelas arah kebijakan pendanaan infrastruktur ke depan. Jika sebelumnya pembangunan LRT mengandalkan APBD DKI dan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, kini Danantara masuk sebagai pemain kunci. Skema ini berpotensi mengurangi beban fiskal daerah, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang tata kelola, imbal hasil, dan prioritas investasi Danantara yang selama ini lebih banyak menyentuh sektor hilirisasi dan energi.

Dalam sambutannya, Pramono Anung menegaskan bahwa pembangunan LRT tidak berhenti di rute yang baru diresmikan. Pemerintah Provinsi DKI tengah mengkaji perluasan hingga JIS, Velodrome, dan Halim yang akan tersambung dengan kereta cepat Whoosh. Keterhubungan ini dinilai krusial untuk menciptakan integrasi antarmoda di kawasan timur Jakarta dan sekitarnya.

"Tadi ada sedikit harapan dari Gubernur, Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu," ujar Prabowo dalam acara tersebut.

Prabowo juga menyoroti visi Jakarta sebagai garden city. Ia mendorong pemilik gedung besar untuk mengembangkan taman vertikal, dengan pemerintah daerah dan pusat siap turun tangan bila swasta kesulitan. Gagasan ini sejalan dengan program ASRI yang akan diluncurkan bersama para kepala daerah dan legislator tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Bagi pelaku pasar dan investor, masuknya Danantara ke proyek LRT Jakarta dapat dibaca sebagai sinyal perluasan mandat lembaga pengelola investasi negara. Danantara selama ini diposisikan sebagai instrumen investasi strategis dengan fokus pada sektor produktif. Keterlibatan di infrastruktur publik berpotensi membuka opsi pembiayaan campuran, termasuk penerbitan obligasi proyek atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang melibatkan dana kelolaan Danantara.

Namun, sejumlah analis mengingatkan agar penugasan ini tidak mengaburkan prinsip kehati-hatian. Mereka menilai perlu ada kejelasan mengenai struktur pendanaan, jangka waktu pengembalian, dan pembagian risiko antara Danantara, Pemprov DKI, serta pemerintah pusat. Tanpa kerangka yang transparan, kekhawatiran soal moral hazard dan beban fiskal tersembunyi bisa mengemuka.

Dari sisi pembaca di Indonesia, khususnya di luar Jakarta, keputusan ini memantik pertanyaan tentang keadilan pembangunan. Jika Danantara dapat ditugaskan membiayai LRT ibu kota, apakah pola serupa akan diterapkan untuk proyek transportasi di Surabaya, Bandung, Medan, atau Makassar? Publik menanti apakah kebijakan ini akan menjadi preseden nasional atau tetap terbatas pada Jakarta sebagai etalase negara.

Ke depan, mata akan tertuju pada langkah konkret Danantara: apakah mereka akan segera menyusun studi kelayakan, menggandeng mitra strategis, atau menunggu payung regulasi baru. Yang jelas, perintah Prabowo telah mengubah lanskap pembiayaan transportasi publik di ibu kota, dan implikasinya akan terasa jauh melampaui rute Kelapa Gading–Manggarai.