BRICS Tinggalkan Ambisi Mata Uang Tunggal, Fokus Bangun Infrastruktur Pembayaran
Baca dalam 60 detik
- BRICS tidak lagi menargetkan mata uang bersama, beralih ke penguatan sistem pembayaran lintas batas.
- Deklarasi KTT New Delhi menekankan kerja sama teknis untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
- Langkah ini dipandang sebagai strategi pragmatis yang tetap mengarah pada de-dolarisasi bertahap.
BRICS memilih jalur pragmatis dalam upaya mengurangi dominasi dolar AS: alih-alih mengejar mata uang tunggal, kelompok yang kini beranggotakan 11 negara itu akan memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas. Keputusan ini tertuang dalam deklarasi 45 halaman yang dirilis pada KTT di New Delhi, Sabtu (waktu setempat).
Deklarasi tersebut menugaskan Payment Task Force BRICS untuk terus memfasilitasi transaksi lintas negara yang "cepat, berbiaya rendah, lebih mudah diakses, efisien, transparan, dan aman". Namun, Sudhakar Dalela, Sekretaris Kementerian Luar Negeri India, menegaskan dalam konferensi pers bahwa "tidak ada proposal untuk mata uang BRICS, untuk saat ini".
Matteo Giovannini, non-resident associate fellow di Centre for China and Globalisation yang berbasis di Beijing, menilai langkah ini bukan kemunduran dari de-dolarisasi, melainkan pergeseran strategi. "Ini lebih kepada upaya membangun infrastruktur yang memungkinkan anggota BRICS mengurangi ketergantungan pada dolar secara praktis, bukan menciptakan mata uang bersama," ujarnya.
Bagi Indonesia, arah kebijakan BRICS ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara yang tengah mendorong diversifikasi mitra dagang dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS, Indonesia dapat memanfaatkan infrastruktur pembayaran yang dikembangkan BRICS untuk memperlancar transaksi dengan negara-negara anggota. Namun, tanpa mata uang tunggal, Indonesia tetap perlu mengelola risiko nilai tukar dan memastikan sistem pembayaran domestik tetap terintegrasi dengan standar global.
Sejumlah analis memperkirakan bahwa fokus pada infrastruktur pembayaran akan mempercepat penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, seperti yang sudah dirintis Indonesia melalui Local Currency Settlement (LCS) dengan beberapa negara. Jika Payment Task Force BRICS berhasil menyediakan jalur pembayaran yang efisien, biaya transaksi dan waktu penyelesaian dapat ditekan, memberikan insentif lebih besar bagi pelaku usaha untuk beralih dari dolar.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Perbedaan sistem keuangan, regulasi, dan tingkat adopsi teknologi antaranggota BRICS dapat memperlambat implementasi. Selain itu, dominasi dolar dalam cadangan devisa dan pasar keuangan global tidak akan hilang dalam waktu singkat. "Ini adalah proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen politik dan harmonisasi regulasi," tambah Giovannini.
Ke depan, pertanyaannya adalah seberapa cepat BRICS dapat mewujudkan infrastruktur pembayaran yang benar-benar berfungsi dan apakah negara-negara non-anggota, termasuk Indonesia, akan diundang untuk bergabung dalam ekosistem tersebut. Jika berhasil, lanskap keuangan global bisa bergeser secara signifikan, meski tanpa mata uang tunggal.
