Purbaya Buka Suara soal Pencopotan: 'Kira-kira 50-50' dan Nasib 350 Pejabat Kemenkeu

Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara soal pencopotannya dari kursi Menteri Keuangan. Dalam serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026), ia mengungkap bahwa dirinya sudah menduga akan terjadi rotasi, bahkan sempat menerima panggilan telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat berada di toilet gedung DPR. "Ya kita udah hitung-hitung. Kira-kira 50-50 lah. Tapi baru tahunya waktu itu," ujarnya.

Pernyataan itu menepis anggapan bahwa pergantian mendadak ini merupakan respons atas kebijakan tertentu. Purbaya menegaskan bahwa seluruh langkah fiskal yang diambil selama menjabat sejalan dengan arahan Presiden. "Nggak ada kan kebijakan kita yang ikutin semua kebijakan presiden, aman lah itu," katanya. Ia juga menyebut pergantian menteri sebagai hak prerogatif kepala negara, bukan akibat ketidakcocokan kebijakan.

Yang menjadi sorotan pasar adalah status sekitar 350 pejabat eselon di lingkungan Kemenkeu yang dilantik pada masa kepemimpinan Purbaya. Menurutnya, surat keputusan (SK) para pejabat tersebut tetap berlaku meski terjadi pergantian menteri. "Harusnya berlaku dong, tapi kan bisa dirubah lagi. Suka-suka menterilah," ucapnya. Artinya, Menteri Keuangan yang baru memiliki keleluasaan untuk melakukan penyegaran jika dianggap perlu.

Bagi pelaku pasar dan investor, pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa tidak akan ada gejolak administratif besar dalam waktu dekat. Namun, kewenangan menteri baru untuk mengubah komposisi pejabat membuka ruang bagi penyesuaian arah kebijakan fiskal, terutama dalam hal prioritas belanja dan pengelolaan utang. Purbaya sendiri menegaskan bahwa fondasi kebijakan yang telah dibangun tetap aman.

"Nggak ada kan kebijakan kita yang ikutin semua kebijakan presiden, aman lah itu." — Purbaya Yudhi Sadewa

Pergantian di kursi Menkeu selalu menjadi peristiwa yang dinanti pasar. Sebab, kementerian ini memegang kendali atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk keputusan strategis seperti penerbitan surat utang, insentif pajak, dan belanja subsidi. Dalam konteks Indonesia, stabilitas kepemimpinan di Kemenkeu menjadi salah satu jangkar kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.

Ke depan, perhatian akan tertuju pada langkah Suahasil Nazara. Apakah ia akan mempertahankan tim yang ada atau melakukan perombakan untuk mempercepat program prioritas? Pasar obligasi dan nilai tukar rupiah akan menjadi barometer pertama dalam membaca arah kebijakan fiskal ke depan. Jika transisi berjalan mulus, tekanan terhadap aset keuangan Indonesia cenderung terbatas. Sebaliknya, jika muncul ketidakpastian soal komitmen fiskal, gejolak bisa saja muncul.