Prabowo Instruksikan Seluruh Warga Punya Rekening Bank: Jaring Pengaman Bantuan Langsung

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran direksi bank-bank milik negara di Istana Kepresidenan, Senin (7/9/2026), dengan satu agenda utama: memastikan setiap warga Indonesia memiliki rekening bank. Langkah ini bukan sekadar target administratif, melainkan fondasi untuk menyalurkan berbagai program bantuan pemerintah secara langsung dan tepat sasaran ke tangan penerima.

Rapat yang berlangsung tertutup itu dihadiri oleh Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunadi; Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon L.P. Napitupulu; serta Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, Anggoro Eko Cahyo. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa arahan presiden menekankan kesiapan BRI dan BSI dalam mempersiapkan rekening bagi masyarakat yang belum memilikinya.

Menurut Airlangga, percepatan kepemilikan rekening ini akan ditopang oleh pemadanan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan sistem pembayaran Bank Indonesia. Integrasi ini menjadi tulang punggung untuk memastikan bantuan pemerintah—mulai dari bansos hingga subsidi—dapat dikirim langsung ke rekening penerima, memangkas potensi kebocoran di lapangan.

Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,62%, sementara literasi keuangan berada di angka 63,57%. Angka ini, menurut Airlangga, lebih baik dibandingkan rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang literasi keuangannya hanya 63%. Namun, capaian tersebut belum menggambarkan kesenjangan akses di wilayah timur Indonesia dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), yang kerap menjadi kantong-kantong warga tanpa rekening.

Pemerintah juga akan memperkuat sistem pembayaran digital QRIS sebagai kanal transaksi. Langkah ini sejalan dengan upaya mendorong ekonomi digital yang lebih inklusif, sekaligus memudahkan pemantauan aliran dana bantuan. Airlangga menegaskan bahwa ke depan, berbagai program pemerintah akan dikirimkan langsung ke rekening yang telah disiapkan, mengurangi ketergantungan pada penyaluran tunai yang rawan penyimpangan.

Di luar agenda perbankan, rapat tersebut juga membahas kesiapan menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi memengaruhi produksi pangan. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program bantuan beras 30 kilogram per bulan hingga Desember 2026, setelah sebelumnya dijadwalkan berakhir pada September. Perpanjangan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman kekeringan dan kenaikan harga pangan.

"Ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut," jelas Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagi Indonesia, kebijakan ini memiliki implikasi besar. Pertama, akselerasi kepemilikan rekening dapat mendorong inklusi keuangan hingga ke pelosok, sejalan dengan target nasional. Kedua, integrasi data Dukcapil dengan sistem BI berpotensi menciptakan basis data tunggal yang lebih akurat untuk perencanaan program sosial. Namun, tantangan terbesar terletak pada kesiapan infrastruktur digital di daerah terpencil dan edukasi literasi keuangan bagi kelompok rentan.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah seberapa cepat pemerintah dapat merealisasikan target ini tanpa meninggalkan warga yang tinggal di luar jangkauan layanan perbankan. Apakah inisiatif ini akan berjalan mulus dengan kolaborasi Himbara, atau justru memunculkan persoalan baru seperti kesenjangan digital? Semua itu akan teruji dalam implementasi di lapangan.