Erupsi Anak Krakatau Tak Dianggap Genting, Menkeu: Stimulus Belum Perlu

Pemerintah memilih tidak menyiapkan stimulus ekonomi khusus untuk meredam dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, dengan pertimbangan bahwa gangguan yang ditimbulkan terhadap roda perekonomian nasional dinilai belum mencapai level yang mengkhawatirkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk merancang paket kebijakan insentif baru, meskipun bencana tersebut telah melumpuhkan operasional delapan bandara dan menunda lebih dari 1.500 penerbangan sejak awal September 2026.

Keputusan ini diambil setelah pemerintah membandingkan skala dampak erupsi dengan sejumlah bencana besar lain yang pernah melanda Indonesia, seperti banjir lumpur di Aceh dan Sumatera Utara atau gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Purbaya, kerugian ekonomi akibat abu vulkanik yang hanya berlangsung beberapa hari tidak akan sebanding dengan biaya fiskal yang harus dikeluarkan jika stimulus tetap digelontorkan. Ia juga meremehkan potensi dampak jangka panjang, dengan alasan ketebalan abu yang tidak terlalu pekat sehingga aktivitas ekonomi diperkirakan segera pulih.

Meski demikian, pemerintah tidak sepenuhnya abai. Purbaya memastikan bahwa Kementerian Keuangan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan anggaran darurat yang memadai. Ia bahkan menyatakan kesiapan untuk menambah pagu anggaran BNPB jika situasi di lapangan memburuk, selama perhitungan kebutuhannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. "Berapapun angkanya akan diusahakan, tetapi harus berdasarkan hitungan yang akurat," ujarnya di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Kalkulasi pemerintah tersebut sejalan dengan proyeksi dari sejumlah ekonom. Kepala Pusat Riset Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, memperkirakan bahwa gangguan akibat penutupan bandara dan penundaan penerbangan tidak akan banyak menggerus pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026. Dengan menggunakan model keseimbangan umum komputasi (CGE), ia menghitung bahwa jika gangguan berlangsung selama satu pekan dan separuh aktivitas yang terdampak dapat pulih sebelum akhir September, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan tertekan sekitar 0,003 poin persentase. Artinya, jika proyeksi pertumbuhan tanpa bencana adalah 5 persen, maka realisasinya diperkirakan menjadi 4,997 persen.

Bahkan dalam skenario terburuk, ketika gangguan berlangsung hingga tiga pekan dan tingkat pemulihan hanya 20 persen, tekanan terhadap pertumbuhan diperkirakan hanya naik menjadi sekitar 0,015 poin persentase. Rizal menjelaskan bahwa penundaan penerbangan tidak serta-merta menghilangkan aktivitas ekonomi, karena sebagian besar perjalanan masih dapat dijadwal ulang atau dialihkan ke moda transportasi lain sebelum kuartal berakhir. "Dampaknya ke ekonomi tentu ada, tetapi belum tentu sampai menekan pertumbuhan kuartal III secara besar," kata Rizal.

Bagi pelaku usaha dan investor, sikap pemerintah ini memberikan sinyal bahwa risiko makroekonomi dari bencana alam dinilai masih dalam batas toleransi. Namun, keputusan untuk tidak segera mengucurkan stimulus juga menyimpan risiko politik, terutama jika dampak sosial dari penutupan bandara berkepanjangan memicu keluhan masyarakat di daerah terdampak. Pertanyaan yang menggantung adalah seberapa cepat pemerintah akan mengubah sikap jika erupsi berlanjut lebih lama dari perkiraan atau jika sektor pariwisata dan logistik di kawasan barat Indonesia menunjukkan tekanan yang lebih dalam dari yang diproyeksikan.