Keracunan MBG di Jatim Tembus Seribu Korban: Sanksi Suspend SPPG Dinilai Belum Cukup

Gelombang keracunan pangan yang menerpa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur telah menelan lebih dari seribu korban—terdiri dari pelajar, santri, dan guru—dalam sepekan terakhir, memicu pertanyaan serius tentang kelayakan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab.

Peristiwa ini bukan sekadar catatan buruk bagi dapur umum SPPG, melainkan ujian bagi tata kelola program andalan pemerintah yang menyasar jutaan anak sekolah. Data yang dihimpun dari berbagai laporan menunjukkan korban tersebar di sejumlah kabupaten/kota, dengan gejala mual, muntah, dan pusing yang memaksa ratusan siswa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Dinas kesehatan setempat masih melakukan investigasi untuk memastikan sumber kontaminasi, baik dari bahan baku, proses memasak, maupun distribusi.

Menanggapi situasi ini, MBG Watch, lembaga pemantau independen yang selama ini mengawasi pelaksanaan program, menilai sanksi berupa penghentian sementara operasional SPPG tidak cukup untuk menyelesaikan akar persoalan. Anggota MBG Watch, Isnawati Hidayah, dalam diskusi bertajuk "Kacamata Hukum" yang disiarkan Tribunnews, Senin (7/9/2026), menggarisbawahi bahwa insiden berulang menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan kualitas pangan dan rantai pasok. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan ada mekanisme audit yang ketat dan transparan, bukan sekadar menghukum unit pelaksana di tingkat bawah.

Kekhawatiran publik semakin menguat karena program MBG menyangkut hajat hidup anak-anak dalam skala nasional. Jika di Jawa Timur saja korban sudah menembus angka ribuan, bagaimana dengan provinsi lain yang mungkin tidak terdokumentasi dengan baik? Pertanyaan ini relevan mengingat target perluasan cakupan MBG terus digenjot, sementara kapasitas pengawasan di lapangan kerap timpang. Para orang tua pun mulai resah, sebagian memilih membekali anaknya dengan bekal dari rumah meski program ini bertujuan meringankan beban ekonomi keluarga.

Dari sudut hukum, kasus ini membuka celah tuntutan ganti rugi bagi korban. Pakar hukum kesehatan yang dihubungi LyndHub menilai pemerintah dapat digugat melalui perdata maupun pidana jika terbukti ada kelalaian dalam penyediaan pangan. Namun, proses hukum yang panjang seringkali tidak sebanding dengan dampak kesehatan yang diderita anak-anak. Oleh karena itu, MBG Watch mendesak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat, termasuk pelibatan ahli gizi dan pengawas pangan independen di setiap SPPG.

Diskusi yang digelar secara virtual tersebut juga menyoroti pentingnya transparansi data. Publik menunggu hasil investigasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan dinas terkait mengenai penyebab pasti keracunan. Apakah karena bakteri seperti Salmonella atau E. coli, atau karena kesalahan penanganan makanan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan langkah perbaikan ke depan. Jika terbukti ada unsur pidana, aparat penegak hukum perlu turun tangan, bukan hanya memberikan sanksi administratif yang terkesan simbolis.

Ke depannya, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: mempertahankan program dengan risiko reputasi yang terus menggunung, atau melakukan reformasi besar-besaran pada sistem pengawasan dan akuntabilitas. Masyarakat, terutama orang tua siswa, tentu berharap program yang dicanangkan untuk mencerdaskan generasi ini tidak berubah menjadi mimpi buruk kesehatan. Pertanyaannya, akankah pemerintah berani mengambil langkah tegas sebelum korban bertambah?