Karhutla Bukan Sekadar Musibah Tahunan: IAKMI Dorong Pencegahan Kolaboratif Sebelum Titik Api Membesar
Baca dalam 60 detik
- Ketua IAKMI menekankan bahwa penanganan karhutla selama ini terlalu fokus pada pemadaman, sementara upaya pencegahan dini masih lemah dan perlu melibatkan lintas sektor.
- Kemenkes telah mengirim bantuan logistik untuk 5,4 juta warga di tujuh provinsi yang terdampak asap, dengan fokus pada masker, oksigen, dan kesiapan fasilitas kesehatan.
- Tujuh provinsi berstatus siaga darurat karhutla; para ahli memperingatkan bahwa perubahan iklim dapat memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan frekuensi kebakaran di masa depan.

Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar bencana tahunan yang bisa dipadamkan begitu saja—melainkan ancaman kesehatan publik yang menuntut strategi pencegahan kolaboratif jauh sebelum api membesar. Pernyataan ini muncul di tengah meluasnya dampak asap yang telah menjangkau jutaan warga di Sumatra dan Kalimantan, memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan membebani layanan kesehatan daerah.
Menurut Hermawan, pola penanganan karhutla selama ini cenderung reaktif: sumber daya habis untuk pemadaman, sementara akar masalah—perilaku membuka lahan dengan membakar dan kurangnya koordinasi antarinstansi—jarang disentuh. “Kita sibuk memadamkan api, tetapi lupa bahwa pencegahan dini justru lebih murah dan menyelamatkan lebih banyak nyawa,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Senin. Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan kerap menjadi pihak yang paling terbebani karena harus menangani gelombang pasien gangguan pernapasan, padahal pemicunya berada di luar kendali medis.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan setidaknya 5,4 juta orang di tujuh provinsi—Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan—terpapar asap karhutla. Pemerintah telah menetapkan status siaga darurat dan mengerahkan bantuan logistik berupa masker serta konsentrator oksigen. Namun, Hermawan menilai bantuan tersebut hanya mengobati gejala. “Masker dan oksigen penting, tetapi tanpa pengendalian perilaku di lapangan, kita akan terus berputar di siklus yang sama setiap tahun,” katanya.
Dari sisi medis, partikel halus hasil pembakaran—mulai dari serpihan kayu hingga plastik—dapat menembus saluran pernapasan dan memicu iritasi mata, pusing, mual, hingga sesak napas. Bagi penderita penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), asma, atau gangguan jantung, paparan ini memperberat kerja organ vital. Hermawan menyarankan warga di zona terdampak untuk menggunakan masker berstandar N95, memperbanyak minum air putih, serta mengenakan pakaian tertutup saat beraktivitas di luar ruangan. Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa perlindungan individu tidak akan cukup tanpa perbaikan kualitas udara secara menyeluruh.
Yang lebih memprihatinkan, karhutla tahun ini terjadi di tengah fenomena iklim yang tidak menentu. Para ahli memperkirakan musim kemarau akan semakin panjang dan kering akibat perubahan iklim, sehingga potensi kebakaran lahan gambut—yang sulit dipadamkan—akan meningkat. Hermawan menilai pemerintah daerah perlu membangun sistem peringatan dini berbasis cuaca dan memetakan wilayah rawan, bukan hanya bereaksi saat titik api sudah menyebar. “Kita butuh data real-time dan keterlibatan masyarakat sejak awal, bukan sekadar operasi pemadaman yang mahal,” tegasnya.
Konteks Indonesia menunjukkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ekonomi dan sosial. Asap lintas batas kerap memicu konflik dengan negara tetangga, sementara kerugian ekonomi akibat terganggunya aktivitas penerbangan, sekolah, dan produktivitas kerja bisa mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, kolaborasi multipihak—antara kementerian lingkungan, kehutanan, pertanian, kesehatan, serta pemerintah daerah—menjadi keniscayaan. Hermawan mencontohkan perlunya melibatkan dinas ketenagakerjaan untuk mengawasi praktik pembakaran di sektor perkebunan, serta dinas sosial untuk evakuasi warga rentan.
Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah apakah Indonesia mampu keluar dari siklus tahunan ini. Dengan teknologi satelit pemantau titik api yang semakin canggih dan tekanan publik yang meningkat, seharusnya pencegahan bisa lebih diutamakan. Namun, tanpa perubahan perilaku di tingkat akar rumput dan penegakan hukum yang konsisten, karhutla akan terus menjadi “musibah tahunan” yang kita sesali setiap musim kemarau. Apakah tahun depan kita akan kembali membaca berita yang sama, ataukah kali ini kita benar-benar belajar dari asap?



