India Gencar Razia Keamanan Pangan: 160 Restoran Dibekukan, Industri Was-was

Pemerintah India memperketat pengawasan keamanan pangan melalui inspeksi mendadak yang mengungkap berbagai pelanggaran higienitas di restoran dan gerai makanan di sejumlah kota besar. Operasi ini berawal dari negara bagian Maharashtra, di mana petugas menemukan infestasi tikus dan kecoa, cat terkelupas, penyimpanan bahan baku yang tidak layak, serta penggunaan produk kedaluwarsa.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Maharashtra melaporkan bahwa hingga akhir Juli, lebih dari 3.000 tempat usaha telah diperiksa dan 160 izin operasi dibekukan. Langkah ini merupakan respons atas meningkatnya keluhan masyarakat tentang kebersihan tempat makan, yang kerap disuarakan melalui media sosial dan portal pengaduan resmi pemerintah.

Eskalasi pengawasan terjadi setelah Tukaram Mundhe menjabat sebagai komisioner FDA Maharashtra pada Mei lalu. Mundhe, yang kini menjadi sorotan publik, menyatakan bahwa inspeksi dilakukan berdasarkan laporan warga dan intelijen lapangan. “Kami menindak pelaku usaha yang tidak patuh sesuai hukum, baik melalui pembekuan izin maupun peringatan perbaikan,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa kampanye ini adalah bagian dari upaya modernisasi India.

Di balik dukungan publik, kebijakan ini menuai kritik dari sebagian pemilik restoran yang menilai tindakan otoritas terlalu represif. Beberapa cabang jaringan makanan cepat saji dan restoran populer di Mumbai termasuk yang terkena sanksi. Sebagian telah diizinkan beroperasi kembali setelah melakukan perbaikan dan lulus inspeksi ulang, sementara lainnya masih ditutup.

Bagi pelaku usaha, pembekuan izin berarti kerugian pendapatan dan biaya tambahan untuk meningkatkan standar dapur serta fasilitas penyimpanan. Di sisi lain, konsumen menyambut baik langkah ini. Seorang warga Mumbai menyatakan, “Orang pergi ke restoran untuk makan, tapi kadang pulang dalam keadaan sakit. Razia ini perlu untuk memastikan kualitas.” Warga lain menambahkan bahwa pengawasan semestinya dilakukan lebih awal.

Fenomena serupa sebenarnya tidak asing bagi Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan setempat kerap melakukan inspeksi mendadak ke restoran, terutama menjelang libur panjang atau saat merebaknya kasus keracunan makanan. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih sering dianggap lemah karena sanksi administratif jarang diikuti penutupan permanen. Kasus di India bisa menjadi pelajaran bahwa konsistensi pengawasan dan transparansi laporan inspeksi adalah kunci membangun kepercayaan publik.

Para pengamat industri menilai bahwa keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi inspeksi, kejelasan regulasi, dan edukasi bagi pelaku usaha. Tanpa itu, razia hanya akan menjadi operasi sesaat yang tidak menyelesaikan akar masalah. Pertanyaannya, akankah pemerintah India mampu mempertahankan momentum ini, atau justru menghadapi resistensi yang lebih besar dari industri kuliner yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi informal?