ISRO Tegaskan Tak Akan Diprivatisasi di Tengah Kekhawatiran Karyawan: Apa Dampaknya bagi Industri Antariksa Asia?

Badan Antariksa India (ISRO) bergeming di tengah gelombang privatisasi yang tengah digalakkan pemerintah. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Minggu (6/9), ISRO menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak akan kehilangan posisi sebagai institusi utama riset dan pengembangan teknologi antariksa India. Klarifikasi ini muncul sebagai respons atas surat terbuka dari asosiasi staf yang mempertanyakan masa depan organisasi di tengah rencana transfer sejumlah aktivitas operasional ke perusahaan swasta dan BUMN.

Kekhawatiran internal ini bukan tanpa alasan. Sejak 2020, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi gencar membuka keran partisipasi swasta di sektor antariksa. Beberapa proyek besar yang sebelumnya sepenuhnya dikelola ISRO kini mulai dilirik oleh konsorsium industri. Misalnya, produksi kendaraan peluncur satelit Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) kini dipercayakan kepada konsorsium yang dipimpin Hindustan Aeronautics (HAL) dan Larsen & Toubro. Begitu pula teknologi Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) yang telah dialihkan ke HAL.

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi besar-besaran yang bertujuan memperluas ekosistem antariksa India. Namun, di internal ISRO, kebijakan ini memicu kecemasan akan terjadinya perampingan peran lembaga. Dalam surat tertanggal 4 September yang dikirim ke Ketua ISRO, V Narayanan, sejumlah karyawan meminta kejelasan mengenai masa depan mereka. Mereka menyoroti belum adanya komunikasi formal dari Departemen Antariksa yang membawahi ISRO, sementara pemberitaan tentang privatisasi semakin santer.

Menanggapi hal itu, ISRO menyatakan bahwa perannya tidak akan berkurang, melainkan justru menjadi fondasi bagi tumbuhnya industri antariksa nasional. "ISRO akan tetap menjadi institusi utama India untuk riset antariksa tingkat lanjut, pengembangan teknologi, misi strategis, serta eksplorasi sains antariksa," demikian bunyi pernyataan di akun X resmi ISRO. Lembaga ini juga menegaskan bahwa mereka "tidak akan diprivatisasi maupun direduksi signifikansinya".

Pernyataan serupa disampaikan Pawan Goenka, Ketua IN-SPACe, regulator antariksa India yang juga berperan menjembatani keterlibatan swasta. Menurut Goenka, reformasi sejak 2020 justru bertujuan memperbesar ekosistem antariksa secara keseluruhan. "Peran ISRO sama sekali tidak menyusut. Ia akan tetap menjadi tulang punggung sektor antariksa India," ujarnya. Goenka menambahkan bahwa dengan melibatkan lebih banyak pemain, India berharap dapat meningkatkan frekuensi peluncuran dan inovasi di bidang ini.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menawarkan pelajaran berharga. Meski program antariksa Indonesia belum sebesar India, langkah India menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pemerintah dan swasta dapat mempercepat kemajuan teknologi. Indonesia sendiri tengah berupaya mengembangkan satelit dan roket melalui LAPAN (sekarang BRIN). Dengan adanya contoh dari India, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk membuka lebih banyak ruang bagi industri dalam negeri, sembari tetap mempertahankan peran strategis lembaga risetnya.

Namun, perlu diingat bahwa privatisasi di sektor antariksa bukan tanpa risiko. Pengalaman India menunjukkan bahwa kekhawatiran karyawan dan ketidakjelasan regulasi dapat menjadi batu sandungan. Oleh karena itu, komunikasi yang transparan antara pemerintah, lembaga riset, dan pelaku industri menjadi kunci. Pertanyaannya, akankah Indonesia mampu meniru kesuksesan India dalam menyeimbangkan peran negara dan swasta di industri yang sarat kepentingan strategis ini? Atau justru akan terjebak dalam dilema yang sama?