Sekjen PKS Kholid: Rekonstruksi Mental Korban Gempa NTT Tak Kalah Penting dari Bangunan Fisik

Di tengah malam yang dingin di Dusun Ronting, Desa Satar Kampas, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memilih duduk lesehan bersama para pengungsi gempa, Sabtu (5/9/2026). Momen yang tampak sederhana itu menyimpan pesan politik yang jauh lebih dalam: pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada perbaikan rumah dan jalan, tetapi harus menyentuh luka psikologis yang masih membekas di benak korban.

Kholid, yang mengenakan kemeja putih dan topi, tampak berbaur dengan lansia yang berselimut tebal, ibu-ibu yang menggendong balita, serta anak-anak yang duduk melingkar. Ia datang bukan sekadar untuk menyerahkan bantuan sembako, susu, dan buku cerita, melainkan untuk mendengar langsung kegelisahan warga yang hingga kini masih memilih tidur di bawah tenda darurat ketimbang di dalam rumah mereka sendiri. Ketakutan akan gempa susulan masih membayangi setiap malam, dan hal itu, menurut Kholid, menjadi alarm bahwa trauma kolektif belum pulih.

"Rekonstruksi fisik memang penting. Tetapi setelah itu, rekonstruksi mental juga harus menjadi prioritas. Trauma healing harus diperkuat," ujar Kholid di sela kunjungannya. Ia menggarisbawahi bahwa sekolah-sekolah pun masih berlangsung di tenda, sebuah indikator bahwa rutinitas normal belum kembali. "Kita melihat masyarakat masih belum berani tidur di dalam rumah. Setiap hari masih merasakan gempa. Artinya, rasa trauma itu masih sangat kuat," tambahnya.

Pernyataan Kholid ini relevan dengan realitas kebencanaan di Indonesia, yang kerap kali berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik pascagempa, sementara aspek kesehatan mental sering terabaikan. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa trauma yang tidak tertangani dapat menghambat pemulihan sosial-ekonomi jangka panjang. Para ahli kesehatan jiwa menilai perlunya integrasi layanan psikososial dalam setiap tahap tanggap darurat, mulai dari pengungsian hingga relokasi.

Kunjungan Kholid ke NTT juga memiliki dimensi politik. Sebagai tokoh partai oposisi, ia memanfaatkan momen ini untuk menyoroti kehadiran negara di daerah terpencil yang terdampak bencana. Pertanyaannya, apakah pemerintah pusat dan daerah telah memiliki peta jalan yang jelas untuk pemulihan psikologis korban gempa di Manggarai Timur? Atau akankah tenda-tenda darurat ini menjadi simbol kelambanan penanganan yang berlarut-larut?

Lebih jauh, pernyataan Kholid mengundang refleksi tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi bencana hidrometeorologi dan geologi yang frekuensinya meningkat. Jika trauma psikologis tidak ditangani serius, maka biaya sosial yang harus ditanggung negara akan jauh lebih besar di kemudian hari. Investasi pada layanan kesehatan jiwa di daerah rawan bencana bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Ke depan, publik akan menunggu apakah seruan Kholid ini akan direspons dengan kebijakan konkret, misalnya penambahan tenaga psikolog di posko-posko pengungsian atau program trauma healing berbasis komunitas. Akankah para pembuat kebijakan di Jakarta mendengar jeritan diam dari tenda-tenda di Manggarai Timur? Atau akankah isu ini kembali tenggelam saat gempa berikutnya mengguncang negeri ini?