Kasus Keracunan MBG Tembus 50 Ribu, Koalisi MBG Watch Desak Pemerintah Hentikan Sementara Program

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch kembali melontarkan kritik tajam terhadap program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mendesak agar program yang menyasar jutaan pelajar ini dihentikan sementara setelah jumlah korban keracunan pangan secara kumulatif dilaporkan menembus angka 50.000 orang, tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota. Desakan ini muncul di tengah gelombang kasus keracunan terbaru yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur, memicu pertanyaan serius tentang efektivitas pengawasan dan evaluasi program yang telah berjalan lebih dari satu tahun.

Laporan terbaru menyebutkan, dalam sepekan terakhir saja, tiga kabupaten di Jawa Timur—Sidoarjo, Nganjuk, dan Jombang—melaporkan ratusan pelajar dan guru mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan melalui program MBG. Di Sidoarjo, 664 santri dan siswa dilaporkan terkena dampak, sementara Nganjuk mencatat 170 korban dan Jombang 250 orang. Kejadian ini bukan yang pertama; sejak program diluncurkan, berbagai insiden serupa telah terjadi secara berulang di berbagai wilayah, menunjukkan pola yang mengkhawatirkan.

Irma Hidayana, juru bicara MBG Watch yang juga berlatar belakang kesehatan masyarakat, menegaskan bahwa akumulasi kasus keracunan sepanjang tahun 2026 saja telah melampaui 15.000. Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan bukti adanya persoalan mendasar dalam desain dan implementasi program. "Dalam ilmu kesehatan masyarakat, satu kasus keracunan saja sudah merupakan kegagalan, apalagi jika jumlahnya mencapai puluhan ribu," ujarnya, Sabtu (5/9/2026), dalam sebuah diskusi publik yang disiarkan langsung. Ia menilai perbaikan prosedur operasional standar (SOP) yang selama ini dilakukan pemerintah tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah.

MBG Watch menilai pemerintah terlalu fokus pada pencapaian target distribusi dan cenderung mengabaikan aspek keamanan pangan serta kesehatan jangka panjang penerima manfaat. Irma menyoroti bahwa evaluasi yang dilakukan selama ini belum menyentuh aspek fundamental, seperti sistem pengadaan bahan pangan, rantai distribusi, hingga pelatihan pengelola dapur. "Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program ini, melakukan audit menyeluruh dari hulu ke hilir, dan melibatkan para ahli independen," tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa program yang bertujuan mulia untuk memperbaiki gizi generasi bangsa ini justru berisiko menimbulkan kerugian yang lebih besar jika tidak dikelola dengan benar.

Kritik ini datang di saat pemerintah justru berupaya memperluas cakupan program MBG ke lebih banyak daerah. Perluasan tersebut tentu membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, dan publik berhak mendapatkan jaminan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan akuntabel. Pertanyaan tentang transparansi pengelolaan dana dan mekanisme pengawasan menjadi semakin relevan, terutama ketika kasus keracunan terus berulang tanpa ada perbaikan yang signifikan.

Menanggapi desakan ini, pemerintah sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, publik menanti langkah konkret, apakah akan membentuk tim investigasi independen atau justru mengabaikan tuntutan tersebut. Yang jelas, kasus keracunan massal yang melibatkan anak-anak sekolah bukanlah persoalan yang bisa dianggap remeh. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga psikologis para korban dan kepercayaan masyarakat terhadap program-program negara.

Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan ulang pendekatan dalam menjalankan program prioritas ini. Apakah akan terus melanjutkan dengan risiko yang ada, atau berani mengambil langkah berani untuk menghentikan sementara dan melakukan pembenahan total? Keputusan ini tidak hanya menentukan nasib program MBG, tetapi juga kredibilitas pemerintah dalam mengelola program-program sosial yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Evaluasi yang jujur dan menyeluruh, dengan melibatkan para ahli dan masyarakat sipil, menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan program ini benar-benar bermanfaat bagi generasi penerus bangsa.