Protes 'Arsitektur Permusuhan' di Osaka: Blok Beton di Stasiun JR Dinilai Usir Tunawisma

Puluhan balok beton persegi yang dipasang di trotoar dekat Stasiun JR Osaka, Jepang, telah memicu gelombang kritik publik. Warga menilai instalasi tersebut sebagai 'arsitektur permusuhan' yang secara halus mengusir tunawisma dan mengurangi kenyamanan ruang bersama. Hingga pertengahan Agustus, pemerintah kota setempat menerima sekitar 120 pertanyaan dan keluhan terkait langkah kontroversial ini.

Balok-balok tersebut menonjol dari permukaan area beraspal putih seluas sekitar 60 meter persegi yang sebelumnya merupakan hamparan semak. Penumpang yang turun dari taksi di dekatnya terlihat harus berjalan di tepi jalan untuk menghindari rintangan yang tidak beraturan itu. Pemasangan yang dilakukan pada awal Juli ini, menurut pemerintah kota, merupakan respons terhadap meningkatnya pembuangan sampah sembarangan dan parkir sepeda liar dalam beberapa tahun terakhir.

Wali Kota Osaka, Hideyuki Yokoyama, membela keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa langkah itu diperlukan untuk mencegah orang masuk dan memarkir sepeda secara ilegal. Namun, di media sosial, banyak yang menyebut balok-balok itu 'berbahaya' dan 'memicu tersandung'. Kritik ini menyoroti perdebatan yang lebih luas tentang bagaimana kota menyeimbangkan ketertiban dengan hak atas ruang publik.

Fenomena 'hostile architecture' atau arsitektur permusuhan sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, bangku-bangku taman dengan pembatas di tengahnya kerap dipasang untuk mencegah orang tidur, menuai kecaman serupa. Taro Igarashi, profesor teori arsitektur perkotaan di Universitas Tohoku, menilai bahwa desain yang dimaksudkan untuk menghalau tunawisma pada akhirnya merugikan semua orang. Menurutnya, masalah utama justru terletak pada desain itu sendiri, yang mengurangi fungsi ruang publik dan mencerminkan masyarakat Jepang yang tidak toleran.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin bagi perencanaan kota yang sedang giat membangun ruang publik. Di Jakarta, Surabaya, atau Bandung, desain 'anti-tidur' atau 'anti-nganggur' juga kerap muncul, misalnya pada bangku taman atau halte. Namun, seperti yang terjadi di Osaka, solusi semacam itu seringkali kontraproduktif. Alih-alih menciptakan kota yang ramah, desain yang eksklusif justru memicu alienasi sosial dan mengurangi kualitas hidup warga, terutama kelompok rentan.

Para ahli perkotaan menekankan bahwa ruang publik seharusnya menjadi milik semua orang tanpa kecuali. Desain yang baik adalah yang mampu mengakomodasi berbagai aktivitas, dari sekadar beristirahat hingga berinteraksi sosial. Ketika kota memilih pendekatan represif, pertanyaannya adalah: apakah kita sedang membangun kota untuk manusia, atau justru melawan mereka? Ke depannya, pemerintah daerah di Indonesia perlu belajar dari kontroversi Osaka bahwa partisipasi warga dalam perencanaan ruang publik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.