Menuju Kampus Humanis di Era AI: Malaysia Siapkan Cetak Biru Pendidikan 2026–2035

Kuala Lumpur – Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, Zambry Abd Kadir, menegaskan bahwa kecerdasan buatan (AI) tidak boleh menggantikan peran kemanusiaan dalam dunia pendidikan. Pernyataan itu disampaikan usai meresmikan laboratorium superkomputer AI milik Asia Pacific University (APU), yang menjadi fasilitas pertama di Malaysia dengan kemampuan memproses model AI hingga 200 miliar parameter.

Dalam pidatonya, Zambry menggarisbawahi bahwa peta jalan pendidikan tinggi Malaysia 2026–2035 akan berfokus pada lahirnya lulusan yang tidak hanya mahir teknologi, tetapi juga memiliki kepekaan sosial. “AI adalah alat penting yang telah mengubah wajah universitas dan tempat kerja. Namun, kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada AI dengan mengorbankan kemanusiaan kita,” ujarnya. Pesan ini mengindikasikan kekhawatiran bahwa adopsi AI yang tidak terkendali dapat mengikis kemampuan berpikir kritis dan empati mahasiswa.

Fasilitas anyar APU, yang ditenagai infrastruktur NVIDIA, menjadi tonggak baru dalam riset AI di kawasan Asia Tenggara. Dengan kapasitas komputasi tersebut, mahasiswa dan peneliti dapat mengembangkan model generatif, machine learning, hingga aplikasi AI agenik yang selama ini terhambat keterbatasan sumber daya. CEO APU, Parmjit Singh, menyebut fasilitas ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk bereksperimen dengan model berskala besar dan memecahkan masalah kompleks yang relevan dengan ekonomi berbasis AI.

Langkah Malaysia ini sejalan dengan tren global di mana negara-negara berlomba mengintegrasikan AI ke dalam sistem pendidikan. Namun, pendekatan yang menekankan aspek humanis menjadi pembeda. Zambry menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap kurikulum dan metode pengajaran agar selaras dengan peran AI yang kian dominan dalam produksi pengetahuan dan pemecahan masalah. “Perguruan tinggi harus adaptif, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental pendidikan,” tambahnya.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi bahan refleksi penting. Meski sejumlah kampus di Tanah Air telah mulai mengadopsi AI dalam pembelajaran, belum ada kerangka nasional yang secara eksplisit menyeimbangkan aspek teknis dan humanis. Pengamat pendidikan menilai Indonesia perlu segera merumuskan kebijakan serupa, terutama dalam menghadapi bonus demografi dan transformasi digital yang berlangsung cepat. Tanpa panduan yang jelas, dikhawatirkan pemanfaatan AI justru melahirkan lulusan yang cakap secara teknologi tetapi lemah dalam etika dan kolaborasi sosial.

Kehadiran laboratorium seperti milik APU juga menyoroti kesenjangan infrastruktur riset AI di kawasan. Jika Indonesia ingin mengejar ketertinggalan, investasi pada komputasi berkinerja tinggi di lingkungan akademik menjadi prasyarat. Namun, lebih dari sekadar perangkat keras, yang dibutuhkan adalah kurikulum yang mampu mengarahkan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka: apakah Indonesia siap melangkah lebih jauh dengan mengadopsi pendekatan humanis dalam pendidikan berbasis AI, atau justru akan terjebak pada euforia teknologi tanpa fondasi nilai yang kuat? Jawabannya akan menentukan kualitas sumber daya manusia kita di era kecerdasan buatan.