Zulhas Targetkan Nilai Tukar Nelayan Tembus 120 Tahun Depan: Ini Jurusnya

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menargetkan nilai tukar nelayan (NTN) dapat mencapai 120 pada tahun depan, naik signifikan dari posisi saat ini yang hanya 103. Angka 103 menempatkan nelayan pada desil satu, kelompok masyarakat paling miskin yang rentan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa bantuan.

Dalam acara Lampung Financial Festival, Sabtu (5/9/2026), Zulhas—sapaan akrabnya—menegaskan bahwa perbaikan kesejahteraan nelayan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan bagian dari kedaulatan pangan nasional. Ia mengaitkan nasib 160 juta petani, peternak, dan nelayan dengan kehormatan keluarga dan bangsa. "Kedaulatan itu kehormatan," ujarnya, menekankan bahwa kelompok ini adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan.

Masalah utama yang diidentifikasi adalah lemahnya posisi tawar nelayan saat menjual hasil tangkapan. Zulhas menggambarkan kondisi pahit di lapangan: ikan yang seharusnya dihargai Rp2 juta kerap ditawar hanya Rp500 ribu, dan nelayan terpaksa menjual karena takut ikan membusuk. Akibatnya, nelayan Indonesia kehilangan daya saing di laut sendiri, sementara kapal asing dari Thailand, Vietnam, Jepang, dan Tiongkok lebih leluasa mengambil sumber daya laut.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikutip Zulhas, kerugian akibat ketidakberdayaan ini mencapai Rp250 triliun per tahun. Angka tersebut mengindikasikan besarnya potensi ekonomi yang bocor karena nelayan lokal tidak memiliki fasilitas penyimpanan dan akses pasar yang memadai.

Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah menyiapkan program kampung nelayan yang dilengkapi pabrik es, cold storage, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), dan balai lelang. Dengan infrastruktur ini, nelayan tidak lagi terpaksa menjual ikan dengan harga murah. Mereka bisa menyimpan hasil tangkapan sambil menunggu harga yang lebih baik. "Kalau ikannya ditawar murah, dia bisa simpan," jelas Zulhas, menekankan pentingnya fasilitas pendingin sebagai kunci daya tawar.

Namun, Zulhas mengakui bahwa program ini tidak akan berhasil tanpa kolaborasi semua pihak. Pemerintah daerah, swasta, dan lembaga keuangan perlu terlibat dalam pembiayaan dan pendampingan. Pertanyaannya, seberapa cepat infrastruktur tersebut dapat dibangun di seluruh sentra nelayan Indonesia? Jika realisasi program kampung nelayan berjalan mulus, bukan tidak mungkin target NTN 120 tercapai. Namun, tanpa pengawasan ketat dan keberlanjutan pendanaan, angka itu bisa tetap menjadi wacana.