Demokrasi Indonesia di Persimpangan: Pelemahan Institusi Berpotensi Menggerus Kepercayaan Publik

Indonesia tengah berada di persimpangan demokrasi. Berbagai indikator menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang jika dibiarkan, dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Isu ini mengemuka dalam Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) Conference 2026 yang digelar di Yogyakarta, 4–7 September 2026.

Forum internasional yang diinisiasi CALD bersama PDI-P dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia Office ini mempertemukan perwakilan partai politik, legislator, aktivis, dan masyarakat sipil dari Filipina, Singapura, Thailand, Korea Selatan, hingga Jepang. Kehadiran perwakilan oposisi dari Kamboja dan Vietnam menambah dimensi regional dalam diskusi tentang nasib demokrasi di Asia.

Para peserta menilai bahwa pelemahan institusi dan penegakan hukum yang tidak konsisten menjadi akar persoalan. Jika pemerintah tidak responsif terhadap kritik dan mengabaikan prinsip supremasi hukum, risiko terbesar bukan hanya pada citra internasional, melainkan juga pada kepuasan publik di dalam negeri. Survei-survei terbaru menunjukkan tren penurunan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara, sebuah sinyal yang tidak bisa dianggap remeh.

Bagi Indonesia, konteks ini sangat relevan. Di tengah upaya pemerintah membangun legitimasi melalui program-program populis, erosi demokrasi justru dapat menjadi bumerang. Sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan yang mengabaikan checks and balances kerap menghadapi gelombang ketidakpuasan yang lebih besar di kemudian hari. Publik Indonesia yang semakin kritis dan terhubung secara digital tidak segan menyuarakan kekecewaan melalui berbagai kanal.

Para analis politik yang hadir dalam konferensi tersebut menggarisbawahi bahwa kemunduran demokrasi tidak selalu terjadi secara dramatis, melainkan melalui erosi bertahap: pembatasan ruang sipil, tekanan pada media, dan politisasi hukum. Mereka memperkirakan bahwa jika tren ini berlanjut, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah berpotensi turun signifikan dalam dua tahun ke depan, terutama di kalangan pemuda dan kelas menengah perkotaan.

“Demokrasi yang sehat adalah fondasi stabilitas jangka panjang. Mengabaikan indikator kemunduran sama saja dengan menanam bom waktu politik,” demikian salah satu pernyataan yang mengemuka dalam diskusi tertutup.

Pertanyaannya, apakah pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah korektif atau justru semakin memperkuat kontrol? Para pengamat menilai bahwa respons pemerintah terhadap rekomendasi CALD akan menjadi ujian nyata komitmen demokrasi. Jika pemerintah mampu menunjukkan perbaikan institusional dan membuka ruang dialog, kepercayaan publik masih bisa dipulihkan. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka potensi krisis kepercayaan akan semakin nyata, tidak hanya di mata internasional tetapi juga di mata rakyat Indonesia sendiri.