Thailand Bekukan 49 Proyek Data Center: Ketika Geliat AI Berbenturan dengan Kelangkaan Sumber Daya

Pemerintah Thailand mengambil langkah berani dengan membekukan sementara pembangunan 49 pusat data di seluruh negeri. Keputusan ini diumumkan pada 4 September 2026, menyusul meningkatnya kekhawatiran publik tentang dampak fasilitas padat energi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Langkah ini menjadi sinyal bahwa bahkan negara yang gencar mempromosikan diri sebagai pusat AI regional pun harus mendengarkan suara warganya.

Danucha Pichayanan, Sekretaris Jenderal Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Thailand, menjelaskan bahwa penghentian ini bertujuan memberi waktu bagi pemerintah untuk menyusun regulasi industri yang lebih komprehensif. Regulasi baru tersebut dijadwalkan diumumkan dalam sebulan ke depan. Keputusan ini muncul setelah pertemuan perdana komisi pengawas pusat data yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas.

Menteri Ekniti menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti Thailand menutup pintu bagi investasi pusat data. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan industri yang krusial bagi daya saing negara ini dapat tumbuh secara berkelanjutan dengan standar yang jelas dan konsisten. "Kami hanya ingin standar yang jelas dan konsisten untuk memastikan industri dapat tumbuh berkelanjutan," ujarnya dalam konferensi pers.

Keputusan Thailand ini terjadi di tengah gelombang global peningkatan pengawasan terhadap pusat data. Ledakan adopsi kecerdasan buatan (AI) telah memicu lonjakan pembangunan fasilitas semacam itu di seluruh dunia. Menurut PricewaterhouseCoopers, belanja global untuk pusat data diperkirakan mencapai US$31,6 triliun hingga 2050 untuk memenuhi kebutuhan AI yang terus berkembang. Namun, di sisi lain, industri teknologi yang dipimpin oleh raksasa AS seperti Microsoft dan Amazon juga berupaya meredam penolakan publik yang dapat memperlambat pembangunan.

Fenomena penolakan ini bukan hanya terjadi di Thailand. Data Center Watch mencatat setidaknya 75 proyek senilai total US$130 miliar diblokir atau ditunda oleh oposisi lokal selama tiga bulan pertama tahun 2026. Para pengunjuk rasa mengkhawatirkan dampak lingkungan, konsumsi sumber daya, dan potensi AI mengganggu lapangan kerja serta tatanan sosial. Di Amerika Serikat, gelombang penolakan ini bahkan menjadi isu politik yang memengaruhi pemilihan paruh waktu November mendatang.

Thailand sendiri telah menjadi tujuan utama bagi perusahaan teknologi global seperti Google, Amazon, dan Microsoft untuk membangun kapasitas AI dan cloud. Pada Mei lalu, pemerintah menyetujui ekspansi infrastruktur data TikTok System (Thailand). Menurut data Badan Investasi Thailand, 88 proyek terkait AI dan pusat data dengan total investasi 886 miliar baht (sekitar US$25 miliar) telah disetujui pada paruh pertama tahun ini. Angka ini bahkan telah melampaui total investasi teknologi sepanjang tahun 2025 yang tercatat 623 miliar baht.

Namun, di balik gemerlap investasi, terdapat masalah serius: konsumsi listrik dan air yang sangat besar. Pemerintah Thailand kini mempertimbangkan untuk menaikkan tarif listrik bagi operator pusat data besar dan meningkatkan pengawasan terhadap proyek di kawasan padat penduduk. Kekhawatiran ini muncul setelah adanya fasilitas yang dibangun di pusat kota Bangkok. Gubernur Bangkok, Chadchart Sittipunt, mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menghentikan sementara persetujuan tiga proyek lain setelah keluhan tentang pusat data yang dibangun di samping rumah sakit. Celah regulasi yang memungkinkan fasilitas semacam itu mengajukan izin sebagai gudang menjadi sorotan. Chadchart menekankan perlunya kajian dampak lingkungan untuk pusat data.

Keputusan Thailand ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia, yang juga tengah gencar menarik investasi digital. Meskipun Indonesia belum memberlakukan moratorium serupa, regulator perlu mengantisipasi potensi konflik serupa. Keseimbangan antara menarik investasi AI dan menjaga keberlanjutan sumber daya menjadi isu krusial. Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, gelombang investasi dapat memicu reaksi balik yang justru menghambat pertumbuhan jangka panjang.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah negara-negara ASEAN lainnya akan mengikuti jejak Thailand dalam menyusun regulasi ketat untuk pusat data, atau justru memanfaatkan situasi ini untuk menarik investor yang mencari lokasi dengan aturan lebih longgar. Satu hal yang pasti: era pertumbuhan pusat data tanpa kendali telah berakhir. Kini, saatnya pemerintah dan industri duduk bersama untuk merancang masa depan digital yang tidak mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.