Gibran Desak Percepatan Jembatan Garoga: Ancaman Banjir Susulan Membayangi Sumatera Utara
Baca dalam 60 detik
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung progres pembangunan Jembatan Garoga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (6/2/2026), dan meminta seluruh tahapan konstruksi dipercepat sebelum musim hujan puncak tiba.
- Perhatian utama tertuju pada sisa kayu gelondongan yang masih berserakan di aliran sungaiโsisa banjir bandang November 2025โyang berpotensi memperparah bencana jika hujan deras kembali melanda.
- Pemerintah menargetkan penyelesaian Jembatan Garoga 2, box culvert Garoga 3, dan rekonstruksi jalan sepanjang 1.500 meter sebagai bagian dari klaster pemulihan pascabencana yang juga mencakup Sabodam di Tapanuli Tengah.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming kembali menginjakkan kaki di Sumatera Utara, Jumat (6/2/2026), dengan misi yang lebih konkret: memastikan pembangunan Jembatan Garoga di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak lagi berjalan di tempat. Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan respons atas kekhawatiran bahwa musim hujan yang masih panjang bisa memicu banjir bandang susulan, mengingat sisa-sisa kayu gelondongan masih terlihat jelas di bantaran sungai.
Dalam peninjauan tersebut, Gibran secara khusus menyoroti progres pembersihan material kayu yang tersisa sejak banjir besar melanda akhir November 2025. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Hardi Siahaan, yang mendampingi langsung, mengakui bahwa masih ada gelondongan kayu yang belum sepenuhnya dievakuasi. "Masih ada sisa gelondongan kayu, ini yang mungkin pelan-pelan nanti kita bersihkan," ujarnya, sebuah pengakuan yang menegaskan bahwa pekerjaan rumah pemulihan masih jauh dari tuntas.
Perhatian presiden tidak berhenti pada jembatan. Ia juga mendesak percepatan pembangunan Sabodam di Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengahโsebuah infrastruktur pengendali sedimen yang dinilai warga setempat sebagai kunci untuk meredam aliran material saat hujan deras. Masyarakat sekitar, yang menjadi saksi langsung keganasan banjir, menilai Sabodam bukan sekadar proyek fisik, melainkan tameng terakhir untuk melindungi permukiman dari terulangnya bencana serupa.
Pemerintah pusat sejatinya telah menyusun skema pemulihan yang terukur. Berdasarkan klaster kelima, wilayah ini akan menerima pembangunan Jembatan Garoga 2, box culvert Garoga 3, serta rekonstruksi jalan sepanjang 1.500 meter. Semua itu dirancang sebagai bagian dari tanggap darurat pascabanjir, namun eksekusi di lapangan yang menjadi sorotan. Pertanyaannya, apakah target penyelesaian infrastruktur ini sejalan dengan datangnya puncak musim hujan yang diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan?
Bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya yang tinggal di bantaran sungai, peninjauan ini membawa secercah harapan sekaligus ujian kredibilitas pemerintah. Kecepatan pembangunan infrastruktur pascabencana sering kali menjadi sorotan tajam, dan kasus Garoga adalah salah satu ujiannya. Jika jembatan dan Sabodam rampung tepat waktu, maka risiko hidrometeorologi dapat ditekan secara signifikan. Namun jika molor, bukan hanya akses transportasi yang terganggu, melainkan juga kepercayaan publik terhadap janji pemulihan yang digaungkan pejabat pusat.
Gibran sendiri mengingatkan dengan nada tegas bahwa hujan akan segera datang lagi. Peringatan itu bukan sekadar ramalan cuaca, melainkan alarm bahwa waktu bekerja melawan upaya pemulihan. Setiap hari yang terbuang untuk bernegosiasi dengan birokrasi berarti meninggalkan celah bagi bencana untuk kembali menyerang. Dalam konteks ini, percepatan yang diminta Wapres bukanlah kemewahan, melainkan keharusan logistik dan kemanusiaan.
"Ini nanti sudah mulai hujan lagi," kata Gibran, mengingatkan potensi hujan yang dapat memicu kembali banjir bandang di wilayah tersebut.
Ke depan, publik akan mencermati apakah kunjungan ini hanya akan menjadi catatan kaki dalam agenda pemerintah atau menjadi titik balik nyata dalam penanganan bencana di Sumatera Utara. Ukuran keberhasilannya sederhana: apakah Jembatan Garoga berdiri kokoh sebelum air bah datang kembali? Atau akankah kita kembali mendengar narasi yang sama tentang keterlambatan dan dampak yang membesar? Pertanyaan itu menggantung, menunggu jawaban dari kerja nyata di lapangan.



