Anak-Anak Jepang Jadi 'Polisi DJ Cilik' untuk Kampanye Keselamatan Lalu Lintas

Sebanyak 13 anak dari fasilitas penitipan anak bersertifikat Kirari Kodomoen di Kota Yufu, Prefektur Oita, Jepang, turun ke jalan pada 1 September lalu dengan seragam polisi lengkap. Mereka bukan sedang bermain peran, melainkan menjalankan misi sebagai "junior DJ police"—sebuah inisiatif untuk mengampanyekan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, khususnya pengendara di kawasan permukiman.

Aksi ini sengaja digelar bertepatan dengan pemberlakuan aturan baru yang menurunkan batas kecepatan kendaraan di jalan-jalan permukiman menjadi 30 kilometer per jam. Sebelumnya, batas kecepatan di area tersebut umumnya 40 km/jam. Penurunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Jepang untuk menekan angka kecelakaan, terutama yang melibatkan pejalan kaki dan pengendara sepeda di lingkungan perumahan.

Dalam kampanye tersebut, anak-anak yang duduk di dalam mobil patroli polisi menyampaikan imbauan dengan ceria melalui pengeras suara. "Mari kita praktikkan keselamatan lalu lintas bersama-sama," ujar mereka, diselingi tawa dan semangat khas anak-anak. Kehadiran mereka diharapkan mampu menarik perhatian pengendara yang melintas, sekaligus menanamkan kesadaran sejak dini bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama.

Program "junior DJ police" sebenarnya bukan hal baru di Jepang. Berbagai daerah kerap melibatkan anak-anak dalam kampanye keselamatan, baik sebagai polisi cilik maupun dalam peran serupa. Namun, momen kali ini terasa lebih simbolis karena bertepatan dengan perubahan regulasi yang signifikan. Dengan melibatkan anak-anak, pemerintah ingin menyampaikan pesan bahwa aturan baru tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk melindungi kelompok paling rentan di jalan raya.

Bagi Indonesia, pendekatan semacam ini menawarkan pelajaran menarik. Angka kecelakaan lalu lintas di dalam negeri masih tergolong tinggi, dan sebagian besar korban adalah pengguna jalan yang rentan, seperti pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Padahal, edukasi keselamatan berlalu lintas sering kali terasa kaku dan didominasi oleh orang dewasa. Melibatkan anak-anak sebagai duta keselamatan bisa menjadi strategi yang efektif untuk membangun budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini.

Di beberapa kota di Indonesia, sebenarnya sudah ada program polisi cilik (Pocil) yang melibatkan siswa sekolah dasar dalam pengaturan lalu lintas di dekat sekolah. Namun, cakupannya masih terbatas dan belum banyak yang mengintegrasikan elemen kreatif seperti yang dilakukan di Jepang. Padahal, dengan sentuhan kreativitas—misalnya melibatkan anak-anak dalam imbauan melalui pengeras suara atau media sosial—pesan keselamatan bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat luas.

Menurut pengamat transportasi, melibatkan anak-anak dalam kampanye keselamatan tidak hanya mendidik mereka, tetapi juga menyentuh sisi emosional pengendara dewasa. "Anak-anak adalah agen perubahan yang efektif. Ketika mereka berbicara, orang dewasa cenderung lebih mendengarkan," ujarnya.

Langkah Jepang menurunkan batas kecepatan di permukiman menjadi 30 km/jam juga patut menjadi perhatian. Di Indonesia, batas kecepatan di kawasan permukiman sering kali tidak ditegakkan secara ketat, dan banyak pengendara yang melaju kencang di area yang padat penduduk. Jika pemerintah daerah ingin menekan angka kecelakaan, penegakan aturan yang konsisten serta kampanye yang melibatkan komunitas lokal—termasuk anak-anak—bisa menjadi kombinasi yang ampuh.

Ke depan, pertanyaannya adalah: akankah Indonesia mengadopsi pendekatan serupa? Dengan populasi anak yang besar dan tingginya mobilitas masyarakat, edukasi lalu lintas yang partisipatif dan kreatif bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan jalan yang lebih aman bagi semua. Tentu, dibutuhkan kemauan politik dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkannya. Namun, jika Jepang bisa melakukannya, bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa.