Prabowo Targetkan Perdagangan RI-Rusia Mengganda Usai FTA EAEU Berlaku 2027

Presiden Prabowo Subianto menargetkan nilai perdagangan Indonesia-Rusia dapat berlipat ganda pada periode pertama peninjauan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), sebuah kesepakatan yang disebutnya sebagai arsitektur baru kerja sama ekonomi Selatan-Selatan. Dalam pidatonya di Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Kamis waktu setempat, ia menegaskan bahwa perjanjian ini bukan sekadar dokumen diplomatik, melainkan jembatan bagi produsen dalam negeri untuk menembus lima pasar sekaligus: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgizstan, dan Rusia.

FTA yang diteken di St. Petersburg pada 21 Desember 2025 itu dirancang untuk menghapus atau mengurangi bea masuk atas 11.882 pos tarif, atau lebih dari 90 persen barang yang diperdagangkan. Bagi pelaku usaha Indonesia, ini berarti akses preferensial ke kawasan yang selama ini kerap dianggap sulit ditembus karena hambatan tarif dan regulasi. Sebaliknya, produsen dari negara-negara EAEU akan mendapatkan pasar dengan lebih dari 290 juta konsumen Indonesia—angka yang disebut Prabowo sebagai daya tarik utama perjanjian ini.

“Perjanjian ini membuka lima pasar bagi produsen Indonesia dan memberikan produsen Eurasia akses ke lebih dari 290 juta konsumen Indonesia,” ujar Prabowo dalam forum yang disiarkan langsung Sekretariat Presiden. Ia menambahkan bahwa ekonomi kedua pihak saling melengkapi, sehingga potensi peningkatan perdagangan bukan sekadar wacana. Target menggandakan nilai dagang dalam periode peninjauan pertama dinilai realistis, terutama jika FTA mulai berlaku pada awal 2027 seperti yang direncanakan.

Bagi Indonesia, posisi sebagai pasar terbesar di ASEAN dan pusat dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menjadikan negara ini pintu masuk alami bagi produk-produk Eurasia ke kawasan Asia Tenggara. Hal ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus menarik investasi asing di sektor manufaktur dan logistik. Namun, di sisi lain, kesepakatan ini juga memunculkan tantangan: produk pertanian dan industri dalam negeri harus mampu bersaing dengan barang impor yang tarifnya kini lebih murah.

Pemerintah tidak tinggal diam menunggu ratifikasi. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia ingin FTA ini segera dimanfaatkan setelah proses pertukaran notifikasi selesai, dan mendesak negara-negara EAEU untuk mempercepat prosedur internal masing-masing. Delegasi bisnis Indonesia yang hadir di EEF ke-11 dilaporkan sudah bergerak: menyiapkan pengiriman perdana, mencari pembeli potensial, memastikan kelancaran logistik, serta merancang skema pembayaran yang sesuai dengan kondisi geopolitik saat ini.

Langkah ini menjadi penting mengingat sanksi Barat terhadap Rusia masih membatasi transaksi keuangan konvensional. Para eksportir Indonesia perlu mencari alternatif pembayaran, misalnya melalui mata uang lokal atau mekanisme barter, agar transaksi tidak tersendat. Di sinilah peran perbankan dan lembaga pembiayaan nasional diuji—apakah mereka siap memfasilitasi perdagangan dengan kawasan yang secara politik sensitif?

Di tengah optimisme, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa FTA hanyalah salah satu variabel. Infrastruktur pelabuhan, biaya logistik, dan kebijakan bea cukai di dalam negeri juga menentukan daya saing. Jika tidak dibenahi, potongan tarif yang menguntungkan bisa tergerus oleh biaya pengiriman yang tinggi. Pertanyaannya, apakah pemerintah serius membenahi ekosistem perdagangan ini atau baru akan bergerak setelah target 2027 meleset? Waktu yang akan menjawab, tetapi bagi pelaku usaha, persiapan sejak sekarang adalah kunci.