Pembunuh Misionaris di India Berpeluang Bebas: Ketegangan Minoritas Kembali Mengemuka

Mahkamah Agung India kembali dihadapkan pada salah satu babak kelam sejarah kekerasan anti-Kristen di negara itu: permohonan pembebasan dini yang diajukan Dara Singh, pria yang dihukum seumur hidup atas pembakaran misionaris Australia Graham Staines beserta kedua putranya pada 1999. Jika permohonan ini dikabulkan, Singh—yang juga dikenal sebagai Rabindra Kumar Pal—bisa berjalan bebas setelah lebih dari dua dekade mendekam di penjara, memicu kecemasan baru di tengah komunitas minoritas yang masih membawa luka mendalam.

Peristiwa nahas itu terjadi pada malam 22 Januari 1999 di desa terpencil Manoharpur, Odisha. Staines, yang telah mengabdikan 30 tahun hidupnya untuk merawat penderita kusta, tengah tidur di dalam jipnya bersama kedua putranya yang masih belia—enam dan sepuluh tahun—setelah menghadiri pertemuan Kristen. Sekelompok massa yang dipimpin Singh, berjumlah 60 hingga 70 orang, mengepung kendaraan mereka, menyiramkan bensin, dan membakar hidup-hidup mereka. Upaya korban untuk melarikan diri gagal total.

Singh, yang saat itu menjadi buronan, baru ditangkap setahun kemudian setelah aksi kejar-kejaran yang melibatkan hadiah 800.000 rupee (sekitar 18.000 dolar AS saat itu). Dalam wawancara dari penjara dengan majalah India Today, ia dengan tegas membantah terlibat dalam pembunuhan tersebut, namun mengaku memimpin gerakan anti-misionaris. "Misionaris telah menargetkan agama kami. Mereka mengubah Hindu dengan tipu daya dan bujukan. Agama kami dalam bahaya," ujarnya kala itu. Ia bahkan menyatakan siap menjadi martir demi perjuangan Hindu.

Meski demikian, pengadilan menjatuhkan hukuman mati pada 2003, yang kemudian diringankan menjadi penjara seumur hidup oleh pengadilan tinggi pada 2005. Upaya jaksa untuk menghidupkan kembali hukuman mati ditolak Mahkamah Agung pada 2011. Singh juga terbukti terlibat dalam pembunuhan pendeta Katolik Arul Das dan pedagang Muslim Shaikh Rahaman pada tahun yang sama, serta sejumlah kasus pembajakan truk pengangkut sapi milik pedagang Muslim. Komisi penyelidikan yang dipimpin hakim purnawirawan DP Wadhwa menyimpulkan Singh bertindak sendirian, meski ada tuduhan keterlibatan organisasi garis keras Bajrang Dal.

Pada Juli 2024, Singh yang kini berusia 62 tahun mengajukan petisi remisi ke Mahkamah Agung dengan dalih telah menjalani hukuman lebih dari 25 tahun dan menunjukkan perilaku baik. Dalam petisinya, ia menyebut tindakannya sebagai "gelora masa muda" dan menyatakan penyesalan mendalam. Namun, pernyataan ini kontras dengan sikapnya di masa lalu. Dalam wawancara 2000, ia dengan tegas menyatakan tidak menyesal membunuh anak-anak Staines dan akan melanjutkan perjuangannya melawan penyembelihan sapi dan konversi agama jika dibebaskan.

Kekhawatiran komunitas Kristen di India bukan tanpa dasar. John Dayal, aktivis hak asasi manusia dan politik Kristen, menulis di Union of Catholic News bahwa remisi setelah puluhan tahun penjara sebenarnya hal yang lazim di India dan prinsipnya manusiawi. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kecemasan di Odisha sangat nyata mengingat sejarah kekerasan anti-Kristen di negara bagian itu, termasuk kerusuhan Kandhamal 2008 yang menewaskan puluhan orang dan mengungsikan puluhan ribu lainnya. "Pembunuhan Staines bukan pembunuhan biasa, tetapi aksi teror publik yang teatrikal, dimaksudkan sebagai peringatan," tulis Dayal.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga harmoni antarumat beragama. Meski konteksnya berbeda, Indonesia yang juga memiliki keberagaman agama dan rentan terhadap isu intoleransi dapat menarik pelajaran dari kasus ini. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta perlindungan terhadap minoritas, adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Keputusan Mahkamah Agung India nanti akan menjadi sorotan dunia, tidak hanya bagi India, tetapi juga bagi negara-negara multikultural lainnya.

Pada sidang terakhir 19 Agustus, pengadilan yang dipimpin Hakim Manoj Misra dan Vijay Bishnoi menunjukkan kekesalan atas penundaan berulang yang diminta pemerintah negara bagian. Mereka memberi tenggat 2 September bagi Sentence Review Board untuk mengambil keputusan. Jika tidak, pengadilan yang akan memutuskan. Hingga kini, tanggal sidang berikutnya belum diumumkan. Pertanyaannya, apakah pemerintah Odisha akan berani mengambil keputusan yang berpotensi memicu gejolak sosial, atau justru menyerahkan sepenuhnya pada pengadilan? Keputusan ini akan menjadi ujian nyata bagi komitmen India terhadap supremasi hukum dan perlindungan hak minoritas.