Prabowo di Forum Ekonomi Timur: Pertumbuhan Tanpa Pemerataan Hanya Angka di Atas Kertas

Presiden Prabowo Subianto memperingatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan berarti apa-apa jika hanya dinikmati segelintir elite, saat ia menyampaikan pidato kunci di Forum Ekonomi Timur (EEF) ke-11 di Vladivostok, Kamis. Di hadapan para pemimpin dan pelaku usaha kawasan Asia-Pasifik, ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari perubahan nyata di meja makan keluarga biasa—bukan sekadar statistik produk domestik bruto.

Pernyataan tersebut hadir di tengah gencarnya pemerintah memperluas kerja sama dagang dengan blok ekonomi Eurasia. Sehari sebelumnya, Prabowo sempat mengusulkan penggandaan nilai perdagangan Indonesia-Rusia melalui skema perjanjian dagang bebas (FTA) dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), yang disebutnya bakal membuka akses ke 290 juta konsumen. Namun, dalam pidatonya kali ini, ia menekankan bahwa diplomasi ekonomi harus berbanding lurus dengan misi sosial di dalam negeri.

Kepala Negara merinci tiga pilar kebijakan yang menurutnya lahir dari filosofi tersebut: program makanan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil, percepatan swasembada pangan serta ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Ia menilai hilirisasi bukan sekadar strategi menaikkan nilai tambah ekspor, melainkan instrumen untuk menyerap tenaga kerja terampil dan membangun ekosistem industri yang berakar di daerah.

Para pengamat ekonomi melihat pidato ini sebagai upaya pemerintah menjawab kritik yang kerap muncul: bahwa proyek-proyek besar dan perjanjian dagang belum tentu berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan. Angka kemiskinan Indonesia memang menunjukkan tren menurun, tetapi masih ada jutaan penduduk yang hidup di ambang garis kemiskinan dan rentan tergelincir kembali akibat gejolak harga pangan.

Prabowo juga menyindir pendekatan pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Menurut dia, pemerintahannya menganut prinsip realisme, pragmatisme, dan keadilan sosial—nilai yang ia sampaikan dalam konteks internasional untuk meyakinkan investor bahwa stabilitas sosial adalah prasyarat pertumbuhan jangka panjang.

Bagi pembaca di Indonesia, pernyataan ini bukan sekadar retorika diplomatik. Ia menjadi sinyal bahwa arah kebijakan ekonomi ke depan akan semakin menitikberatkan pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Investor yang selama ini fokus pada proyek infrastruktur atau ekstraktif perlu mencermati pergeseran ini: insentif dan kemudahan berusaha kemungkinan besar akan diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan, energi terbarukan, dan industri pengolahan dalam negeri.

"Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang. Pembangunan harus diukur di meja makan keluarga biasa: apakah anak-anak menerima makanan bergizi, apakah petani bisa mendapatkan pupuk dan menjual hasil bumi mereka dengan harga yang adil," ujar Prabowo di hadapan peserta forum.

Pidato ini juga menegaskan posisi Indonesia di panggung global: negara berkembang yang menolak model pertumbuhan ala trickle-down yang terbukti timpang. Dengan mengangkat isu kemiskinan di forum yang membahas integrasi ekonomi kawasan, Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan mengorbankan agenda kesejahteraan demi kecepatan akumulasi modal.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah bagaimana pemerintah menerjemahkan retorika ini ke dalam kebijakan yang terukur. Akankah indikator kemiskinan benar-benar menjadi patokan evaluasi kabinet? Atau akankah angka pertumbuhan tetap menjadi komoditas politik utama? Yang jelas, dunia kini tengah mengamati apakah Indonesia mampu membuktikan bahwa kekayaan sumber daya alamnya dapat berubah menjadi kesejahteraan yang dirasakan hingga ke pelosok desa.