Texas Bekukan Koneksi Listrik Data Center: Alarm Palsu di Balik Booming AI

Texas, pusat pertumbuhan data center terbesar di Amerika Serikat, secara resmi membekukan sambungan listrik baru untuk fasilitas tersebut dan memerintahkan audit menyeluruh terhadap rencana pengembangannya. Langkah ini diambil setelah permintaan listrik dari data center di kawasan tengah AS melonjak hingga 700 gigawatt—lebih dari 10 kali lipat perkiraan konsumsi aktual—memunculkan kekhawatiran bahwa sebagian besar permintaan itu hanyalah 'hantu' yang tidak akan pernah terwujud.

Gubernur Texas Greg Abbott mengeluarkan perintah eksekutif yang mewajibkan pengembang data center mengungkapkan kepemilikan sebenarnya, tidak lagi sekadar afiliasi perusahaan, serta memberikan rincian tentang insentif pajak, penggunaan air, dan rencana pembangkit listrik di lokasi. Langkah ini diikuti Pennsylvania yang memberlakukan aturan perizinan lebih ketat untuk proyek berkapasitas 25 megawatt atau lebih. Ohio juga telah menerapkan biaya studi koneksi hingga US$100.000 untuk menyaring proyek yang tidak serius.

Fenomena ini bermula dari lonjakan investasi AI yang diproyeksikan mencapai US$700 miliar tahun ini. Banyak perusahaan dan pemilik lahan bergegas mengajukan permintaan listrik untuk mengamankan keuntungan, tanpa memiliki dana atau keahlian untuk mewujudkannya. Akibatnya, utilitas seperti Exelon di Chicago memangkas perkiraan permintaan data center hingga 40 persen menjadi 11 gigawatt setelah menerapkan persyaratan agunan yang lebih ketat. Di Ohio, AEP Ohio melihat pipa permintaan listrik data center menyusut lebih dari setengahnya setelah aturan baru diberlakukan.

Ketidakpastian ini memicu kekhawatiran akan stabilitas jaringan. Tyson Slocum, direktur program energi di Public Citizen, menilai risiko utilitas membangun infrastruktur berlebihan untuk proyek yang tidak pernah jadi, atau sebaliknya kekurangan pasokan. "Saya pikir apa yang dilakukan Texas adalah menciptakan ketertiban dan transparansi pada industri yang di banyak negara bagian masih seperti Wild West," ujarnya. Di PJM Interconnection, jaringan listrik terbesar AS yang mencakup 13 negara bagian, pertumbuhan permintaan data center telah mendorong kenaikan biaya kapasitas sebesar US$29,4 miliar dalam empat lelang terakhir.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi pelajaran penting. Pemerintah tengah gencar menarik investasi data center, terutama di Batam dan Jakarta, dengan janji pasokan listrik yang besar. Namun, tanpa verifikasi ketat, Indonesia berisiko mengalami 'permintaan hantu' yang membebani PLN dan menghambat perencanaan jaringan. Regulator seperti Kementerian ESDM dan PLN perlu mengadopsi mekanisme transparansi serupa, seperti audit kepemilikan dan biaya studi yang memadai, untuk memastikan investasi yang masuk benar-benar berdampak.

Langkah Texas dan negara bagian lain menunjukkan bahwa pengawasan ketat dapat menyaring proyek fiktif tanpa menghambat pertumbuhan industri yang sehat. Namun, pertanyaannya: akankah Indonesia mampu meniru ketegasan ini di tengah tekanan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur digital? Atau justru akan terjebak dalam euforia yang sama?