Ekonomi AI Bayang-bayang: Ketika Karyawan Memilih Diam demi Karier

Di tengah gempuran kecerdasan buatan yang menjanjikan efisiensi, sebuah fenomena paradoksal justru menguat di lingkungan kerja global: semakin banyak karyawan yang memakai AI, tetapi semakin sedikit yang berani mengakuinya. Survei global KPMG-University of Melbourne pada 2024 mengungkap bahwa 57 persen pekerja di 47 negara pernah menggunakan AI secara non-transparan, baik dengan menyajikan konten buatan mesin sebagai karya sendiri maupun menyembunyikan penggunaan teknologi tersebut. Angka ini menjadi alarm bagi dunia usaha yang mendorong adopsi AI namun gagal menciptakan lingkungan yang aman untuk mengakuinya.

Fenomena ini bukan sekadar soal etika kerja, melainkan juga menyangkut kepercayaan dan produktivitas. Studi Atlassian pada Juni lalu menunjukkan bahwa meski semakin banyak warga Amerika yang terbuka soal penggunaan AI kepada atasan dan rekan kerja, keterbukaan itu berbuah hukuman sosial yang tidak proporsional. Partisipan riset menilai rekan kerja yang mengaku memakai AI sebagai "10 kali lebih malas" dan 24 poin persentase lebih kecil kemungkinannya direkomendasikan untuk proyek bergengsi, bahkan ketika hasil kerjanya identik dengan yang tidak memakai AI. Tidak heran, banyak pekerja memilih bungkam.

Di Jepang, survei pada November 2024 menemukan bahwa 59 persen profesional muda tidak pernah atau hampir tidak pernah mengungkapkan bantuan AI saat menyerahkan pekerjaan. Padahal, tingkat adopsi AI di Negeri Sakura tergolong rendah. Ini menunjukkan bahwa stigma terhadap AI tidak selalu berkorelasi dengan tingkat penggunaan; justru semakin tinggi penggunaan, semakin besar tekanan untuk menyembunyikannya. Kondisi ini menciptakan apa yang oleh kolumnis Bloomberg Opinion, Catherine Thorbecke, sebut sebagai "ekonomi don't-ask-don't-tell"—sebuah ekosistem di mana penggunaan AI menjadi rahasia umum yang tak boleh diungkap.

Konsekuensinya tidak hanya dirasakan di level individu. Budaya kerahasiaan ini berpotensi menggerus kolaborasi tim, memicu kebocoran data ke alat yang tidak disetujui, dan menghambat transfer pengetahuan antar departemen. Yang lebih mengkhawatirkan, para eksekutif yang menunggu lonjakan produktivitas dari AI mungkin tidak akan pernah melihatnya dalam data makro, karena keuntungan tersebut justru dinikmati secara diam-diam oleh pekerja yang takut mengakuinya.

Di luar kantor, kerahasiaan ini juga membentuk pola adopsi AI yang intim dan personal. Proyek arsip digital "What We Tell AI" yang mengumpulkan pengakuan anonim dari kotak-kotak di taman, mal, dan konferensi teknologi di AS, mengungkap bahwa orang menggunakan chatbot untuk menulis pesan ulang tahun, menyontek pekerjaan rumah, bahkan menjadikan AI sebagai sahabat atau kekasih. Penggunaan semacam ini jarang muncul dalam laporan pendapatan perusahaan teknologi, yang cenderung menyoroti produktivitas dan efisiensi.

Bagi Indonesia, fenomena ini relevan dengan upaya pemerintah mendorong transformasi digital. Jika budaya malu-malu ini dibiarkan, adopsi AI di dalam negeri—yang menurut berbagai survei masih dalam tahap awal—bisa berjalan timpang. Pekerja mungkin memakai AI untuk mengejar target, tetapi enggan berbagi praktik terbaik karena takut dianggap tidak kompeten. Padahal, berbagi pengetahuan justru kunci untuk meningkatkan kapasitas kolektif.

Para ahli menilai regulator perlu mendorong transparansi dari perusahaan teknologi, tidak hanya soal bagaimana produk mereka digunakan, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang dirancang bisa meleset dari sasaran. Seperti diungkapkan Thorbecke, "Apa yang orang enggan akui lebih penting daripada apa yang industri bersedia ukur." Pertanyaannya, mampukah Indonesia membangun ekosistem AI yang terbuka dan saling percaya, atau justru membiarkan inovasi ini berjalan dalam kegelapan?