MPR Pamerkan Arsip Konstitusi, Jejak Panjang Indonesia Membangun Negara dari Nol

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membuka Pameran Arsip Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8), menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah titik akhir, melainkan awal dari kerja panjang membangun perangkat negara yang belum pernah ada sebelumnya. Pameran yang digagas bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan inisiator Rieke Diah Pitaloka ini menghadirkan lebih dari 4.000 halaman arsip yang merekam perdebatan dan pemikiran para pendiri bangsa dalam merancang fondasi ketatanegaraan.

Menurut Muzani, sehari setelah proklamasi, PPKI langsung menetapkan UUD 1945 dan memilih Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama. Namun, ia menggarisbawahi bahwa persoalan yang dihadapi bangsa saat itu jauh lebih rumit: Indonesia harus segera memiliki angkatan bersenjata, kepolisian, mata uang, bank sentral, sistem pendidikan, hingga lembaga perwakilan—semuanya dibangun dalam kondisi darurat dan keterbatasan. "Problem bangsa Indonesia sebagai negara merdeka bukan sekadar menyatakan diri sebagai negara merdeka," ujarnya, menekankan bahwa kebutuhan institusi dasar menjadi prioritas utama.

Pameran ini juga menyoroti pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945, yang menjadi cikal bakal MPR. Muzani menjelaskan bahwa tanggal tersebut kini diperingati sebagai hari lahir MPR, tempat berbagai persoalan kebangsaan dibahas. Arsip yang ditampilkan, termasuk Naskah Sumber MPRS yang diserahkan Rieke, memberikan gambaran tentang bagaimana para pendiri bangsa berdebat sengit untuk menentukan arah masa depan Indonesia.

Bagi publik Indonesia, pameran ini bukan sekadar nostalgia sejarah. Ia menjadi pengingat bahwa demokrasi dan kelembagaan negara yang kita nikmati saat ini dibangun melalui proses panjang yang penuh perjuangan. Rieke Diah Pitaloka, yang sejak 2013 mengumpulkan arsip-arsip tersebut, mendapat apresiasi tinggi dari Muzani. "Menyajikan data sampai 4.000 lebih halaman bukan perkara gampang, meskipun itu baru sebagian kecil dari proses kita berbangsa," katanya, menegaskan bahwa arsip-arsip itu adalah rekaman hidup perjalanan bangsa.

Lebih jauh, Muzani mengaitkan arsip-arsip tersebut dengan dinamika perencanaan pembangunan nasional. Ia menyebut bahwa pola pembangunan pernah dirancang melalui Dewan Perancang Nasional (Depernas), kemudian menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di era Orde Baru. Kini, dengan GBHN yang telah dihapus, MPR tengah merancang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai panduan pembangunan ke depan. "GBHN itu tidak ada lagi dan sekarang MPR sedang merancang PPHN agar menjadi pola bagi pembangunan nasional kita pada masa yang akan datang," tuturnya, menunjukkan bahwa arsip bukan hanya dokumen mati, melainkan fondasi untuk masa depan.

Pameran ini diharapkan menjadi ruang edukasi publik untuk memahami perjalanan konstitusi dan kelembagaan negara. Melalui arsip, masyarakat dapat melihat bahwa Indonesia dibangun melalui perdebatan, pemikiran, dan ikhtiar yang panjang. Generasi masa kini dan mendatang diharapkan terus belajar dari proses tersebut. Namun, pertanyaan yang menggantung: akankah semangat para pendiri bangsa dalam membangun negara dari nol itu tetap relevan di tengah tantangan era digital dan globalisasi yang semakin kompleks?