Humas Pemerintah Diminta Tak Sekadar Juru Bicara, Bima Arya: Baca Percakapan Publik

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa humas pemerintah tidak lagi cukup berperan sebagai corong kebijakan. Dalam Forum Koordinasi Bakohumas di Jakarta Pusat, Selasa, ia mendorong jajaran kehumasan untuk aktif membaca percakapan publik dan menjadikannya umpan balik bagi pengambilan keputusan.

Bima menyebut pemerintah memiliki jaringan kehumasan yang sangat lengkap, tersebar hingga ke pelosok daerah. Namun, aset sebesar itu belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menilai fungsi kehumasan perlu bertransformasi dari sekadar menyampaikan informasi satu arah menjadi kanal komunikasi dua arah yang hidup antara negara dan warga.

"Teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah. Jadi, dua arah," ujarnya di hadapan para kepala humas pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.

Dengan pola komunikasi yang lebih partisipatif, berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat terdeteksi lebih dini. Pemerintah pun memiliki bahan pertimbangan yang lebih kaya untuk menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran. Ini sekaligus menjawab kritik selama ini bahwa pemerintah kerap berjalan tanpa mendengar denyut aspirasi rakyat.

Lebih jauh, Bima juga mendorong humas pemerintah untuk tidak hanya bereaksi ketika muncul isu negatif. Alih-alih sekadar meluncurkan bantahan atau kontra-narasi, ia mengajak jajaran kehumasan untuk lebih proaktif menghadirkan informasi positif dan inspiratif dari berbagai daerah. Menurutnya, banyak praktik baik dan kisah sukses yang layak diangkat ke permukaan.

"Banyak hal-hal baik tidak saja dalam bentuk kebijakan tetapi juga inspirasi-inspirasi dari seluruh penjuru negeri yang sangat penting untuk bisa disampaikan kepada publik," tutur Bima. Ia menambahkan, langkah ini penting untuk memperkaya lanskap informasi di dunia maya yang selama ini kerap dipenuhi konten negatif dan menyesatkan.

Seruan ini datang di tengah meningkatnya kekhawatiran publik akan maraknya disinformasi yang memecah belah. Bima secara eksplisit menyebut istilah DFK—Disinformasi, Fitnah, Kabar Bohong—sebagai musuh bersama yang harus dilawan tidak hanya dengan reaksi, tetapi dengan menyemai narasi positif yang konstruktif. "Supaya algoritma hari ini tidak dipenuhi oleh DFK, tidak juga hanya sifatnya reaksi atau counter terhadap hal-hal yang negatif, tetapi ada berita baik, ada hal-hal yang inspiratif," jelasnya.

Pernyataan ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat literasi digital dan ketahanan informasi nasional. Di tengah derasnya arus informasi yang sulit diverifikasi, peran humas pemerintah sebagai sumber informasi yang kredibel menjadi semakin krusial. Namun, tantangannya tidak ringan: humas harus mampu bersaing dengan kecepatan dan daya tarik konten di media sosial.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah sejauh mana arahan ini diterjemahkan ke dalam praktik nyata di lapangan. Apakah humas pemerintah akan berani keluar dari zona nyaman dan benar-benar berdialog dengan publik, atau sekadar menjadi wacana tanpa implementasi? Yang jelas, Bima Arya telah meletakkan fondasi: humas bukan lagi juru bicara satu arah, melainkan jembatan dua arah yang menghubungkan negara dengan denyut masyarakat.