Nepal Desak Dana Iklim Global Segera Cairkan Bantuan Pascabanjir Bhotekoshi

Pemerintah Nepal secara resmi meminta pendanaan darurat dari Fund for Responding to Loss and Damage, sebuah mekanisme keuangan global yang dibentuk untuk membantu negara-negara yang paling terdampak perubahan iklim. Permintaan ini diajukan menyusul banjir bandang dahsyat yang melanda lembah Sungai Bhotekoshi pada 26 Agustus lalu, yang menewaskan puluhan orang dan meluluhlantakkan infrastruktur di kawasan tersebut.

Surat permohonan yang ditandatangani bersama oleh Menteri Keuangan Swarnim Wagle dan Menteri Kehutanan serta Pertanian Geeta Chaudhary itu menekankan bahwa skala kerusakan yang terjadi telah melampaui kapasitas respons darurat Nepal. Dalam surat tersebut, pemerintah Nepal menyebut bencana ini sebagai contoh nyata bagaimana peristiwa ekstrem di kriosfer—lapisan es pegunungan—dapat memicu dampak berantai yang menghancurkan wilayah hilir yang padat penduduk, mengancam ketahanan air, pangan, energi, hingga keamanan manusia.

Maheshwar Dhakal, sekretaris bersama di Kementerian Kehutanan yang juga anggota dewan dana tersebut, mengungkapkan bahwa surat itu tidak mencantumkan angka kerugian pasti. Keputusan besaran bantuan sepenuhnya berada di tangan dewan, yang mayoritas anggotanya adalah negara-negara donor utama. "Hampir semua donor besar dan mitra pembangunan global menjadi anggota dewan, dan klaim serta risiko Nepal sudah terdokumentasi dengan baik, jadi dewan harus memberi kompensasi," ujarnya kepada Kathmandu Post.

Ini merupakan pertama kalinya Nepal mengajukan permohonan ke mekanisme yang diresmikan pada COP28 di Dubai tersebut. Meski rapat dewan berikutnya dijadwalkan pada 10 Desember, Nepal mendesak adanya respons cepat sebelum tanggal itu. "Kami benar-benar menderita akibat dampak buruk perubahan iklim, karena itu kami mendekati dewan. Kami ingin mendapatkan respons dan dukungan segera," kata Dhakal.

Sebagai negara terbelakang yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, Nepal hanya menyumbang emisi gas rumah kaca yang sangat kecil secara global. Namun, negeri Himalaya itu terus menanggung beban dampak yang tidak proporsional. Banjir Bhotekoshi, menurut surat tersebut, menunjukkan bagaimana peristiwa ekstrem di pegunungan tinggi dapat dengan cepat menjalar ke daerah padat penduduk, menggerus pencapaian pembangunan, dan mengganggu berbagai sektor vital.

Menteri Luar Negeri Nepal, Shisir Khanal, dalam wawancara dengan Kantipur Television, menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengangkat isu banjir ini ke komunitas internasional. Surat resmi telah dikirim ke dewan melalui Kementerian Keuangan pada hari yang sama. Sebelumnya, pada Desember 2024, Nepal juga telah membawa isu perubahan iklim ke Mahkamah Internasional (ICJ), meminta keadilan iklim bagi warganya yang terdampak pencairan gletser dan cuaca ekstrem.

Bagi Indonesia, kasus Nepal ini menjadi cermin penting. Sebagai negara kepulauan yang juga rentan terhadap dampak iklim—mulai dari banjir rob, kekeringan, hingga kebakaran hutan—Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk mengawal implementasi dana loss and damage. Keberhasilan Nepal dalam mengakses dana tersebut dapat menjadi uji coba bagi negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia, untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat perubahan iklim.

Pertanyaan besarnya kini: akankah dewan dana tersebut merespons cepat permohonan Nepal, atau justru terjebak dalam birokrasi yang panjang? Keputusan ini akan menentukan apakah mekanisme global yang digadang-gadang sebagai bentuk solidaritas iklim itu benar-benar berfungsi, atau hanya menjadi janji kosong di atas kertas.