MRP Papua Tengah Desak Eksekutif-Legislatif Redam Ketegangan: "Kita Sama-Sama Pemimpin"

Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah angkat bicara di tengah memanasnya hubungan antara eksekutif dan legislatif di provinsi termuda di Papua itu. Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, secara tegas meminta kedua lembaga menghentikan saling serang di ruang publik dan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan perbedaan pandangan. Seruan ini muncul saat fondasi pemerintahan daerah otonom baru (DOB) masih rapuh dan membutuhkan konsolidasi, bukan konflik.

Agustinus menilai perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dan DPR adalah hal lumrah dalam demokrasi. Namun, ia menggarisbawahi bahwa cara penyampaian kritik yang salah justru dapat memicu permusuhan dan membingungkan masyarakat. "Lebih baik kita koordinasi dan hal yang tidak baik kita diskusi supaya ke depannya terbaik. Daripada kita mengkritik dan tidak menghasilkan, yang ada adalah permusuhan," ujarnya di Nabire, Selasa (2/9/2025). Ia mengingatkan bahwa Papua Tengah sebagai DOB memerlukan fondasi pemerintahan yang kuat, sehingga seluruh pemimpin harus menghindari kepentingan pribadi atau golongan yang dapat menghambat pembangunan.

Ketegangan yang dimaksud Agustinus bukan tanpa preseden. Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby, sebelumnya menyoroti besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) APBD 2025 serta sejumlah persoalan dalam pengelolaan anggaran daerah. Pernyataan tersebut memicu reaksi dari sejumlah anggota dewan yang menilai persoalan anggaran sebaiknya dibahas melalui mekanisme kelembagaan, bukan di ruang publik. Perbedaan sikap ini menunjukkan adanya friksi internal yang berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan.

Agustinus menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan anggaran, sementara pemerintah daerah menjalankan program berdasarkan anggaran yang telah disepakati bersama. "Kalau sudah kita menentukan anggarannya, terus kita menyalahkan lagi, siapa yang salah? Kalau saling menyalahkan akhirnya rakyat sendiri yang justru bingung," katanya. Ia juga mengingatkan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan, tetapi harus disampaikan secara konstruktif dan melalui pembahasan antarlembaga.

Lebih jauh, Ketua MRP meminta para legislator tidak hanya berkutat di dalam gedung, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat, terutama di wilayah yang menghadapi konflik sosial maupun konflik bersenjata. Sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua (OAP), MRP berkepentingan mendorong elite politik mengutamakan pembangunan dan perlindungan kepentingan masyarakat Papua Tengah. "Kalau saya lihat ada yang salah, saya undang wartawan terus saya sikat dia, itu bukan cara yang benar. Yang benar adalah saya diskusi dengan dia karena kita sama-sama pemimpin," tegasnya.

Seruan ini datang di saat Papua Tengah masih berjuang membangun tata kelola pemerintahan yang efektif pasca pemekaran. Konflik antarlembaga yang berkepanjangan dapat menjadi preseden buruk bagi daerah yang baru berjalan beberapa tahun ini. Masyarakat, yang selama ini menanti realisasi pembangunan, justru menjadi korban ketika para pemimpin sibuk saling menyalahkan.

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Cenderawasih, Dr. Anthonius Maturbongs (parafrase), ketegangan antara eksekutif dan legislatif di DOB sering kali dipicu oleh belum matangnya mekanisme pembagian kewenangan dan pengawasan. "Di daerah baru, belum ada tradisi kuat dalam membedakan fungsi anggaran dan eksekusi. Akibatnya, kritik sering kali bersifat personal dan kontraproduktif," ujarnya. Ia menilai langkah MRP untuk menengahi adalah positif, tetapi perlu diikuti dengan komitmen nyata dari kedua pihak untuk duduk bersama.

Komunikasi antara pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, dan MRP memang menjadi prasyarat agar persoalan pemerintahan dapat diselesaikan tanpa memperbesar perselisihan. "Tujuannya kan kita mau membangun. Kita mau meletakkan sesuatu yang baik untuk daerah kita, negeri kita, rakyat kita," tutup Agustinus. Pertanyaannya, akankah para elite politik di Papua Tengah mendengar seruan ini dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas ego sektoral? Atau justru konflik ini akan terus berlanjut dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru?