Shein Melantai di Hong Kong dengan Valuasi Jauh di Bawah Puncak: Ujian bagi Raksasa Fast Fashion

Setelah bertahun-tahun menanti momen yang tepat, raksasa fast fashion asal China, Shein, akhirnya resmi melantai di Bursa Hong Kong pada Selasa (13/5). Langkah ini menjadi penanda berakhirnya perjalanan panjang perusahaan yang sempat gagal melantai di Amerika Serikat dan Inggris akibat sorotan tajam terhadap praktik ketenagakerjaan dan dampak lingkungannya. Namun, yang mencolok bukan hanya debutnya, melainkan juga valuasi yang jauh menyusut—hanya sekitar seperempat dari perkiraan awal yang pernah menyentuh angka US$100 miliar.

Dalam penawaran perdananya, Shein mematok harga saham di bawah kisaran atas yang dipasarkan, berhasil mengumpulkan dana segar sebesar HK$13,6 miliar atau setara US$1,7 miliar. Angka tersebut menempatkan kapitalisasi pasar perusahaan di angka US$26,3 miliar. Meski demikian, pencatatan saham ini tetap menjadi yang terbesar di Hong Kong sepanjang tahun ini, sekaligus menjadi ujian bagi minat investor terhadap industri fast fashion yang tengah dilanda berbagai tekanan.

Shein, yang didirikan di China dan kini berkantor pusat di Singapura, mengoperasikan jaringan e-commerce global dengan jangkauan penjualan ke lebih dari 150 negara. Perusahaan mengklaim memiliki 281 juta pelanggan aktif yang menempatkan total lebih dari satu miliar pesanan dalam setahun hingga Maret 2026. Namun, di balik angka-angka impresif itu, model bisnisnya terus menjadi sorotan. Kekhawatiran tentang hak asasi manusia, dampak lingkungan, serta meningkatnya tekanan regulasi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap impor murah, mulai menggerus kinerja keuangannya.

Louise Deglise-Favre, analis industri mode dari firma riset GlobalData, menilai debut pasar Shein terjadi pada "momen yang kompleks" ketika investor semakin skeptis terhadap prospek perusahaan fast fashion. Ia menambahkan bahwa Shein merupakan salah satu dari sedikit perusahaan e-commerce "mandiri" yang bisa dinilai berdasarkan kinerjanya sendiri. "Investor telah belajar untuk bersikap skeptis," ujarnya, seraya menyebut isu keberlanjutan dan etika menambah kompleksitas penawaran saham ini.

Perjalanan Shein menuju pasar modal tidaklah mulus. Sebelumnya, perusahaan sempat mengincar Wall Street dengan rencana IPO yang disebut-sebut akan menjadi salah satu yang terbesar oleh perusahaan China. Namun, rencana itu buntu setelah para legislator AS menolak dengan alasan dugaan kerja paksa di pabrik-pabrik pemasoknya. Shein membantah tuduhan tersebut dan menegaskan kebijakan "toleransi nol" terhadap kerja paksa. Perusahaan juga dituduh menyalin desain desainer lain, meskipun mereka mengaku menghormati hak kekayaan intelektual. Upaya untuk melantai di London pun mengalami nasib serupa.

Pada tahun 2025, Shein akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Hong Kong, setelah otoritas China memberikan persetujuan pada Juli tahun ini. Ashley Dudarenok, pendiri firma riset pasar China ChoZan, berkomentar bahwa "Shein kehabisan tempat yang bisa menerimanya." Ia menambahkan bahwa perusahaan berusaha "terlihat kurang China" dengan memindahkan kantor pusatnya ke Singapura, tetapi tidak pernah mendapatkan dukungan politik di luar negeri maupun jaminan dari Beijing. "Bagi perusahaan China yang semakin tersingkir dari bursa Barat, Hong Kong dengan cepat menjadi satu-satunya jalur realistis untuk mengakses pasar modal," kata Deglise-Favre.

Langkah ini bertepatan dengan penampilan publik langka pendiri Shein, Xu Yangtian, dalam sebuah konferensi bisnis besar pada Februari lalu. Xu, yang selama ini dikenal tertutup, naik ke panggung di Guangdong—provinsi yang menjadi rumah bagi banyak pabrik garmen China—untuk menegaskan kembali ikatan perusahaannya dengan Beijing. Ia berjanji untuk berinvestasi di industri pakaian China dan menyebut bahwa "nutrisi" dari negara tersebut "tidak dapat dipisahkan" dari kesuksesan Shein.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi Shein saat ini jauh berbeda dengan saat pertama kali merencanakan IPO. Pada Juli lalu, perusahaan melaporkan kerugian kuartalan sebesar US$99 juta setelah penjualan melambat akibat penghapusan aturan de minimis di AS—kebijakan yang selama ini membebaskan bea masuk untuk paket di bawah US$800. Uni Eropa juga memberlakukan pajak sebesar €3 untuk impor bernilai rendah. Selain itu, perang di Timur Tengah disebut telah menekan permintaan, menaikkan biaya, dan menyebabkan keterlambatan pengiriman di sejumlah pasar. Para pesaing pun merasakan hal serupa; pada Agustus, induk Temu, PDD, melaporkan pendapatan kuartalan di bawah ekspektasi.

Meskipun menghadapi berbagai tekanan, beberapa analis masih melihat potensi kuat pada Shein. Deglise-Favre menilai penurunan valuasi menunjukkan "kemunduran yang nyata", tetapi perusahaan masih didukung oleh "rantai pasokan yang tangguh" dan jangkauan global. Dudarenok menambahkan bahwa orang-orang masih membeli produk Shein, tetapi biaya yang meningkat telah membebani bisnis dan menunjukkan bahwa model bisnisnya tidak lagi menghasilkan keuntungan seperti dulu. "Sebagai perusahaan publik, Shein harus membuktikan bahwa marginnya masih berfungsi di tengah regulasi yang lebih ketat, tarif, dan biaya akuisisi pelanggan yang lebih mahal," katanya.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin penting. Sebagai salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki ekosistem fast fashion yang berkembang pesat, dengan pemain lokal seperti Erigo dan produk impor murah yang membanjiri platform digital. Kebijakan pemerintah yang membatasi impor barang jadi melalui aturan seperti Permendag 36/2023 sejalan dengan tren global yang semakin proteksionis. Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah Shein mampu bertahan, tetapi juga bagaimana negara-negara berkembang seperti Indonesia menyeimbangkan kebutuhan akan barang murah dengan perlindungan industri dalam negeri dan standar keberlanjutan.