Pyongyang Kecam Latihan Militer Gabungan AS-Sekutu: 'Ancaman' di Tengah Upaya Trump Bertemu Kim
Baca dalam 60 detik
- Korea Utara mengecam latihan Freedom Edge AS-Korsel-Jepang sebagai provokasi dan bukti kebijakan bermusuhan Washington.
- Latihan gabungan yang dijadwalkan 7-11 September itu berlangsung di tengah sinyal Trump yang ingin kembali bertemu Kim Jong-un.
- Pyongyang kembali menegaskan senjata nuklirnya sebagai jaminan keamanan, sementara AS memangkas latihan Ulchi Freedom Shield atas perintah Trump.

Pyongyang secara terbuka mengecam rencana latihan militer gabungan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang yang dijadwalkan berlangsung awal September ini. Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyebut latihan Freedom Edge sebagai bentuk ancaman nyata terhadap keamanan regional dan menegaskan kembali sikap bermusuhan pemerintahan Trump terhadap rezim Kim Jong-un.
Latihan yang dinamai Freedom Edge ini akan digelar pada 7-11 September di perairan internasional di timur dan selatan Pulau Jeju, Korea Selatan. Seoul menegaskan bahwa latihan tersebut murni bersifat defensif. Namun, bagi Pyongyang, gelaran militer yang melibatkan tiga kekuatan besar itu tidak lebih dari provokasi yang disengaja untuk menguji ketahanan keamanan Korea Utara.
Freedom Edge sendiri bukan agenda baru. Latihan ini pertama kali digelar pada Juni 2024, menyusul kesepakatan para pemimpin tiga negara di KTT Camp David pada 2023. Namun, pelaksanaannya kali ini memiliki konteks yang lebih rumit: di tengah upaya Presiden AS Donald Trump yang terus mendorong pertemuan baru dengan Kim Jong-un, Pyongyang justru menilai langkah Washington sebagai kontradiksi nyata antara retorika diplomasi dan tindakan militer.
“Pemerintahan Trump kembali menegaskan kebijakan bermusuhan yang tidak berubah, yang dengan sengaja melanggar kedaulatan, sistem politik, dan kepentingan keamanan kami,” demikian pernyataan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Lebih lanjut, Pyongyang menyebut senjata nuklirnya sebagai “pilihan paling bertanggung jawab dan benar” untuk menjamin perdamaian serta keamanan regional, sekaligus “jaminan mutlak” bagi pertahanan kedaulatannya.
Konteks ini menjadi penting bagi Indonesia, yang selama ini konsisten mendukung denuklirisasi Semenanjung Korea. Eskalasi retorika antara Washington dan Pyongyang berpotensi mengguncang stabilitas kawasan Asia Timur, yang secara langsung memengaruhi dinamika perdagangan dan keamanan maritim di Asia Tenggara. Sebagai negara yang bergantung pada jalur pelayaran internasional, Indonesia berkepentingan menjaga agar ketegangan di Laut China Timur dan Laut Jepang tidak meluas menjadi konflik terbuka.
Menariknya, langkah Pyongyang ini muncul setelah AS dan Korea Selatan baru saja menuntaskan latihan tahunan Ulchi Freedom Shield. Latihan yang biasanya berlangsung 11 hari itu tahun ini dipangkas menjadi hanya lima hari atas perintah langsung Trump, dengan alasan efisiensi biaya dan hubungan baiknya dengan Kim. Pemangkasan ini sempat dibaca sebagian pengamat sebagai sinyal konsesi terhadap Pyongyang, namun pernyataan keras Korea Utara justru menunjukkan bahwa langkah tersebut belum cukup meredakan kecurigaan.
Para analis menilai sikap ganda Washington—menggelar latihan militer sambil menawarkan diplomasi—menciptakan kebuntuan yang sulit dipecahkan. Di satu sisi, Trump ingin menunjukkan ketegasan kepada sekutu di kawasan; di sisi lain, ia ingin menjaga peluang pertemuan bersejarah dengan Kim. Pyongyang, dengan kecamannya yang keras, tampaknya mencoba menguji konsistensi sinyal damai yang selama ini digaungkan Gedung Putih.
Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah: apakah Trump akan merespons kecaman ini dengan memperketat tekanan militer, atau justru melipatgandakan upaya diplomasi? Jika pertemuan Trump-Kim benar-benar terjadi, latihan Freedom Edge yang kini dianggap sebagai ancaman bisa menjadi batu sandungan—atau justru alat tawar-menawar di meja perundingan. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, perkembangan ini layak dicermati karena stabilitas Semenanjung Korea adalah salah satu pilar keamanan kawasan yang tidak bisa ditawar.



