Islandia Menolak Negosiasi Aksesi UE: Kedaulatan Perikanan Lebih Berharga dari Integrasi

Warga Islandia secara tegas menolak usulan pemerintah untuk membuka kembali negosiasi aksesi ke Uni Eropa dalam referendum yang digelar Sabtu (29/8/2026). Dengan tingkat partisipasi mencapai 82,5%, sebanyak 52,8% pemilih menyatakan tidak setuju, sementara 47,2% mendukung. Hasil ini mengakhiri perdebatan panjang yang telah berlangsung lebih dari satu dekade dan memberikan sinyal kuat bahwa sentimen euroskeptis masih mendominasi di negara berpenduduk 400.000 jiwa tersebut.

Perdana Menteri Kristrun Frostadottir, yang sebelumnya mendorong referendum sebagai momen "sekarang atau tidak sama sekali", mengakui kekalahan dan menyatakan pemerintah akan fokus memperkuat hubungan yang sudah ada melalui Perjanjian Kawasan Ekonomi Eropa (EEA) yang juga melibatkan Norwegia dan Liechtenstein. "Pelajaran besar bagi saya dan pemerintah adalah bahwa masyarakat merasa puas dengan perjanjian EEA," ujarnya dalam konferensi pers. Sikap ini menegaskan bahwa Islandia tetap ingin menjalin kerja sama erat dengan Eropa tanpa harus menjadi anggota penuh.

Bagi Brussels, hasil ini jelas merupakan kemunduran. Seorang diplomat Uni Eropa menyebutnya sebagai "kemunduran yang jelas" dan menilai isu perikanan serta kemerdekaan menjadi penentu. Padahal, sebagian pejabat Brussels sempat berharap dukungan Islandia dapat mengurangi skeptisisme terhadap perluasan UE dan memperkuat posisi blok tersebut di kawasan Arktik yang semakin strategis. Namun, kekhawatiran warga Islandia terhadap hilangnya kendali atas perairan mereka yang kaya ikan terbukti lebih kuat daripada janji keamanan kolektif.

Industri perikanan memang menjadi tulang punggung ekonomi Islandia, menyumbang sekitar 15% dari produk domestik bruto (PDB) secara langsung dan tidak langsung, serta 40% dari pendapatan ekspor. Bagi banyak warga, terutama di daerah pedesaan, isu ini jauh lebih konkret daripada ancaman perang dagang atau rivalitas Arktik. Pola pemungutan suara memperlihatkan kesenjangan yang jelas: hanya dua distrik di pusat kota Reykjavik yang mendukung negosiasi, sementara daerah pinggiran dan pedesaan menolak.

Perdebatan ekonomi juga menjadi sorotan. Para pendukung aksesi berargumen bahwa keanggotaan UE dan adopsi euro dapat membantu meredakan inflasi dan suku bunga tinggi yang melanda Islandia. Suku bunga acuan bank sentral Islandia saat ini berada di angka 8%, jauh di atas suku bunga Bank Sentral Eropa yang hanya 2,25%. Namun, ekonom kepala serikat pekerja Viska, Vilhjalmur Hilmarsson, menilai bahwa keanggotaan UE tidak akan menyelesaikan masalah struktural, meskipun bisa menjadi katalis bagi ekonomi yang lebih sehat. Sementara itu, pemimpin oposisi Gudrun Hafsteinsdottir yang memimpin kampanye penolakan menegaskan, "Ini bukan masalah yang akan diselesaikan Brussels untuk kita. Ini adalah masalah yang harus diselesaikan oleh politisi Islandia."

Konteks keamanan juga turut mewarnai referendum. Sebagai anggota NATO tanpa tentara tetap, sebagian warga sempat mempertimbangkan apakah aksesi UE dapat memperkuat posisi Islandia di tengah keraguan AS terhadap komitmen aliansi militer tersebut. Presiden AS Donald Trump bahkan berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengakuisisi Greenland, yang menambah ketegangan di kawasan Arktik. Namun, peneliti hubungan internasional dari Universitas Islandia, Vilborg Asa Gudjonsdottir, menilai bahwa mayoritas warga tidak melihat urgensi ekonomi maupun keamanan untuk bergabung dengan UE. "Tidak ada urgensi ekonomi bagi Islandia untuk bergabung dengan Uni Eropa, dan publik tampaknya tidak berpikir ada urgensi dalam hal keamanan dan pertahanan," katanya.

Bagi Indonesia, hasil referendum ini memberikan pelajaran tentang pentingnya kedaulatan atas sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan laut yang melimpah, keputusan Islandia untuk mempertahankan kendali penuh atas perairannya dapat menjadi bahan refleksi dalam perdebatan tentang perjanjian perdagangan atau kerja sama internasional yang melibatkan akses sumber daya. Meskipun konteksnya berbeda, prinsip bahwa kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama dalam setiap negosiasi internasional tetap relevan.

Ke depan, pemerintah Islandia di bawah Frostadottir berencana untuk menghubungi Perdana Menteri Norwegia, yang juga merupakan mitra EEA, untuk memperkuat kerja sama regional. Pertanyaan yang muncul adalah apakah keputusan ini akan menjadi akhir dari perdebatan aksesi UE untuk selamanya, atau hanya jeda sementara. Dengan dinamika geopolitik yang terus berubah, terutama di kawasan Arktik, isu keanggotaan UE bisa saja kembali mengemuka di masa depan. Namun, untuk saat ini, rakyat Islandia telah memberikan jawaban yang jelas: mereka lebih memilih kedaulatan penuh daripada integrasi yang tidak pasti.