Vietnam dan Filipina Perkuat Diplomasi Beras di Tengah Investigasi Safeguard

Vietnam dan Filipina tengah memperkuat koordinasi bilateral untuk mengatasi hambatan perdagangan beras, menyusul penyelidikan safeguard yang masih berjalan atas impor beras di Filipina. Langkah ini ditempuh di tengah upaya kedua negara menjaga rantai pasok beras yang stabil dan berkelanjutan, sekaligus menyeimbangkan kepentingan petani, pelaku usaha, dan konsumen di masing-masing negara.

Delegasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam, Nguyen Sinh Nhat Tan, melakukan kunjungan kerja ke Manila pada 19-21 Agustus. Delegasi yang terdiri atas perwakilan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (MoIT), Kementerian Pertanian dan Lingkungan, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Vietnam, Kantor Perdagangan, serta Asosiasi Pangan Vietnam (VFA) ini menggelar pertemuan dengan sejumlah lembaga Filipina, termasuk Departemen Perdagangan dan Industri (DTI), Komisi Tarif (TC), dan Departemen Pertanian (DA).

Dalam pertemuan dengan DTI, kedua pihak menegaskan pentingnya Kemitraan Strategis yang Ditingkatkan antara Vietnam dan Filipina, serta peran perdagangan beras dalam hubungan ekonomi bilateral. Filipina mengakui Vietnam sebagai pemasok beras yang stabil dan andal, yang berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan stabilitas pasar domestiknya. Kedua negara sepakat untuk terus berkoordinasi erat dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama perdagangan beras, menjaga rantai pasok yang stabil, dan menyeimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

Mengenai penyelidikan safeguard, DTI menyatakan bahwa TC sedang melakukan investigasi melalui mekanisme kuasi-yudisial. DTI dan lembaga terkait akan terus memantau dan mengoordinasikan proses tersebut agar berjalan objektif, transparan, dan sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA). Kedua pihak juga sepakat untuk menjaga pertukaran informasi secara rutin guna meminimalkan dampak negatif terhadap perdagangan beras bilateral. Filipina mencatat proposal Vietnam untuk meningkatkan status MoU yang ada menjadi kerangka kerja sama yang lebih mengikat secara hukum, demi kelancaran perdagangan beras sesuai aturan internasional dan kondisi pasar.

Di luar isu beras, kedua negara juga membahas peluang kerja sama di bidang energi, investasi, dan infrastruktur. DTI mengapresiasi dukungan Vietnam terhadap proses aksesi Filipina ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Sebaliknya, Vietnam menyatakan akan membahas proposal Filipina terkait akses pasar untuk produk rokok elektronik dan tembakau yang dipanaskan.

Pada pertemuan dengan TC, delegasi Vietnam menyampaikan pandangan dan argumen kunci yang telah diajukan dalam komentar tertulis terkait penyelidikan safeguard. Vietnam meminta TC untuk menilai kasus ini dalam konteks yang lebih luas, termasuk kebijakan impor beras Filipina, penurunan tarif impor, dan penerbitan izin sanitari dan fitosanitari (SPS-IC). Vietnam juga menekankan peran beras impor dalam menjamin pasokan, menstabilkan harga, dan menjaga ketahanan pangan, serta potensi dampak negatif dari tindakan safeguard terhadap bisnis dan konsumen Filipina. TC memuji pemerintah Vietnam, VFA, dan pelaku usaha yang telah memfasilitasi proses investigasi.

Filipina menegaskan kembali bahwa investigasi akan dilakukan secara adil, objektif, dan transparan sesuai aturan WTO dan ATIGA. TC berjanji akan mempertimbangkan secara penuh informasi, argumen, dan bukti dari semua pihak sebelum memberikan rekomendasi akhir. TC juga meminta kementerian/lembaga Vietnam, VFA, dan pelaku usaha untuk terus berpartisipasi aktif dalam dengar pendapat publik yang dijadwalkan pada September 2026.

Dalam pertemuan dengan DA, kedua pihak membahas implementasi MoU kerja sama perdagangan beras, langkah-langkah fasilitasi ekspor-impor, dan orientasi kerja sama ke depan. Filipina kembali mengapresiasi peran penting beras Vietnam dalam menjamin pasokan dan menstabilkan pasar domestiknya. Meski memiliki kebijakan diversifikasi sumber impor, Filipina menilai Vietnam tetap menjadi pemasok utama yang stabil, dengan kualitas beras yang konsisten dan sesuai preferensi lokal. Vietnam mengusulkan studi tentang kerangka kerja sama tingkat lebih tinggi untuk memberikan fondasi jangka panjang yang lebih stabil, sambil menyeimbangkan kepentingan petani, pelaku usaha, dan konsumen. Filipina mencatat proposal tersebut dan akan mempelajarinya.

Pada 21 Agustus, VFA juga mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Industri Beras Filipina (PRIA) untuk membahas perkembangan pasar, proyeksi permintaan impor, dan kendala dalam pelaksanaan kontrak komersial. Kedua asosiasi sepakat untuk memperkuat pertukaran informasi, mendukung koneksi bisnis ke bisnis, dan berkoordinasi dalam mengatasi kesulitan yang muncul, demi perdagangan beras yang stabil, berkelanjutan, dan saling menguntungkan.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu importir beras terbesar di kawasan. Kebijakan safeguard yang diterapkan Filipina dapat menjadi preseden bagi negara-negara ASEAN lain dalam melindungi pasar domestiknya. Indonesia perlu mencermati bagaimana negosiasi bilateral ini berjalan, terutama dalam konteks komitmen ASEAN untuk menjaga arus perdagangan yang adil dan transparan. Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah Filipina akan mempertahankan kebijakan proteksionisnya atau justru mengadopsi kerangka kerja sama yang lebih longgar dengan Vietnam, dan bagaimana hal ini akan memengaruhi stabilitas harga beras di pasar regional.