Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat Dapat Angin Segar: Kementerian PU Siap Garap Infrastruktur Pendukung

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap pembangunan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Kunjungannya ke Tanjungpinang pada Minggu lalu menjadi sinyal kuat bahwa proyek ikonik yang menandai lahirnya bahasa Indonesia ini bakal mendapat prioritas infrastruktur pada 2026 dan 2027.

Dukungan tersebut bukan sekadar seremonial. Kementerian PU berencana merenovasi Balai Adat beserta pelatarannya, serta memperbaiki Dermaga atau Pelantar Kuning dari dua sisi, baik di Tanjungpinang maupun di Pulau Penyengat. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan yang selama ini menjadi salah satu destinasi sejarah dan budaya Melayu paling penting di Indonesia.

Pulau Penyengat memang memiliki posisi istimewa dalam sejarah kebangsaan. Di pulau inilah Raja Ali Haji, ulama dan sastrawan Melayu, merumuskan pemikiran yang kelak menjadi fondasi bahasa Indonesia. Monumen yang akan dibangun diharapkan tidak hanya menjadi pengingat sejarah, tetapi juga magnet baru bagi wisatawan dan peneliti bahasa dari dalam dan luar negeri.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPP) Kepri, Rodi Yantari, mengungkapkan bahwa proyek Museum dan Monumen Bahasa Nasional telah memasuki tahap konstruksi. Anggaran sebesar Rp100 miliar telah dialokasikan, dengan nilai kontrak mencapai Rp99,9 miliar yang digarap oleh PT Himindo Cipta Mandiri, perusahaan konstruksi asal Jakarta. Proyek ini ditargetkan rampung pada akhir 2027.

Untuk memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai rencana, Dinas PUPP Kepri menggandeng Kejaksaan Tinggi Kepri, BPKP, dan Inspektorat dalam pendampingan dan pengawasan. Langkah ini diambil untuk menjamin seluruh tahapan pembangunan memenuhi standar mutu, tepat waktu, dan transparan. "Karena ini proyek strategis, maka semua stakeholder terkait kita libatkan agar pekerjaannya berjalan aman dan lancar," ujar Rodi.

Bagi masyarakat Indonesia, proyek ini memiliki makna lebih dari sekadar pembangunan fisik. Ia adalah upaya untuk memperkuat identitas kebangsaan di tengah arus globalisasi yang kerap mengikis nilai-nilai lokal. Kehadiran monumen ini juga diharapkan mampu mendongkrak perekonomian lokal melalui sektor pariwisata, sejalan dengan rencana pemerintah menjadikan kawasan itu sebagai destinasi wisata sejarah unggulan.

Namun, tantangan tetap ada. Koordinasi antarlembaga dan pengawasan yang ketat menjadi kunci agar proyek ini tidak mangkrak seperti sejumlah proyek monumental lainnya di masa lalu. Pertanyaannya, akankah komitmen ini bertahan hingga 2027, atau akankah terjadi perubahan prioritas di tengah jalan? Waktu yang akan menjawab.