Jurnalis Komunitas Filipina Jadi Sasaran Utama: 260 Serangan Pers dalam Empat Tahun

Lebih dari empat tahun kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr., kebebasan pers di Filipina menghadapi ujian berat. Serikat Jurnalis Nasional Filipina (NUJP) mencatat sekitar 260 kasus serangan terhadap insan pers, sebuah angka yang tidak hanya mengkhawatirkan, tetapi juga mengungkap pola yang lebih dalam: siapa yang paling rentan menjadi korban.

Data NUJP menunjukkan lebih dari 180 kasus menimpa pekerja media dari koran lokal, stasiun radio, media alternatif, dan publikasi kampus. Ini menandakan bahwa jurnalis dari organisasi berita kecil dan independen, yang sering beroperasi dengan sumber daya terbatas dan perlindungan minim, justru menjadi sasaran utama. Mereka bekerja di luar pusat kekuasaan, di mana tekanan politik dan ekonomi lokal sangat terasa, namun tetap bertahan untuk menyuarakan isu-isu yang sering terabaikan.

Fenomena ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka terdapat kisah nyata, seperti yang dialami Jay Lavapiez, penyiar radio di Roxas City, Capiz. Pada Juni lalu, ia selamat dari percobaan pembunuhan ketika mobilnya dihadang dua pria bersenjata dan ditembak empat kali. Sebelumnya, ia dan istrinya, India, dilaporkan menghadapi rentetan kasus cyberlibel setelah memberitakan dugaan korupsi pejabat lokal, termasuk kepemilikan kuburan pribadi.

Lavapiez mengungkapkan bahwa bekerja sebagai jurnalis di luar Metro Manila berarti menjalankan tugas dengan sumber daya minim, tetapi risiko yang dihadapi justru lebih besar. "Kami melaporkan dari komunitas tempat kami tinggal, di mana orang yang kami liput adalah tetangga kami, dan pejabat yang kami awasi adalah orang yang kami kenal secara pribadi," ujarnya. Ia menambahkan, gaji pekerja media di daerah sangat sederhana, "tidak sebanding dengan risiko yang kami hadapi."

Kasus lain yang menonjol adalah tewasnya jurnalis komunitas RJ Ledesma di Toboso, Negros Occidental, April lalu. Ia menjadi salah satu dari 19 korban tewas dalam operasi militer yang kemudian dikutuk oleh misi pencari fakta karena dugaan penembakan sembarangan. Ledesma sedang meliput inisiatif energi terbarukan dan dampaknya pada komunitas pertanian. Kejadian ini menegaskan bahwa jurnalisme komunitas di Filipina bukan sekadar profesi, melainkan ujian nyali.

Bagi Indonesia, situasi ini menjadi cermin penting. Meskipun tingkat kebebasan pers di Indonesia relatif lebih baik, ancaman terhadap jurnalis komunitas juga mengemuka, terutama di daerah dengan konflik kepentingan lokal. Kasus kriminalisasi UU ITE dan kekerasan terhadap wartawan masih terjadi, mengingatkan bahwa perlindungan jurnalis tidak boleh dianggap remeh. Pengalaman Filipina menunjukkan bahwa ketika ruang kebebasan pers menyempit, mereka yang paling rentan adalah jurnalis yang bekerja paling dekat dengan masyarakat.

Lavapiez menegaskan, "Jurnalisme komunitas tidak pernah tentang uang bagi kami. Kami melakukannya karena seseorang harus mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman ketika uang publik terlibat dan warga biasa merasa tidak punya suara." Namun, ironisnya, semakin dekat jurnalis dengan komunitasnya, semakin besar pula kerentanan mereka, karena semua orang tahu di mana mereka bekerja dan tinggal.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah: bagaimana negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, dapat memastikan jurnalis komunitas mendapatkan perlindungan yang layak? Apakah data serangan ini akan mendorong reformasi hukum dan kebijakan yang lebih berpihak pada kebebasan pers, atau justru menjadi preseden buruk bagi demokrasi? Tanpa langkah konkret, risiko yang dihadapi jurnalis komunitas akan terus membayangi, dan akses publik terhadap kebenaran semakin terancam.