Gus Hans: Pemilihan Ketum PBNU via AHWA Harus Bebas Intervensi, Waspadai Pengondisian

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Jombang mengubah lanskap politik organisasi Islam terbesar di Indonesia: mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) kini beralih dari musyawarah mufakat menjadi pemungutan suara. Keputusan yang diambil Minggu lalu ini memicu kekhawatiran dari sejumlah pihak, salah satunya Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang, H.M. Zahrul Azhar As'ad atau Gus Hans, yang mendesak agar para kiai anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dapat memilih secara independen tanpa intervensi apa pun.

Gus Hans, yang juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama, menegaskan bahwa perubahan mekanisme ini harus diiringi dengan komitmen kuat untuk menjaga independensi para kiai. "Saya berharap AHWA benar-benar bisa memilih tanpa ada intervensi dan menggunakan batin nurani yang dimiliki," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jombang. Ia menekankan bahwa para kiai perlu menggunakan pertimbangan jernih, melihat rekam jejak calon, serta menilai siapa yang selama ini menjadi sumber persoalan di tubuh organisasi, siapa yang mampu mengakhiri masalah, dan siapa yang justru menjadi bagian dari masalah tersebut.

Perubahan mekanisme ini sendiri merupakan hasil voting yang melibatkan 552 muktamirin, di mana 401 suara (sekitar 73 persen) mendukung perubahan, 150 suara (sekitar 27 persen) ingin mempertahankan mekanisme lama, dan satu suara abstain. Angka ini menunjukkan dukungan mayoritas yang signifikan, namun Gus Hans mengingatkan bahwa perubahan sistem tidak serta-merta menghilangkan potensi kecurangan. Ia menyebut adanya dugaan politik uang dan intimidasi yang mungkin terjadi, meski ia menegaskan hal tersebut masih sebatas dugaan. "Proses ini kan kita bicara dugaan. Dugaan itu bisa saja akan terjadi atau sudah terjadi," katanya.

Lebih jauh, Gus Hans membuka kemungkinan bahwa perubahan sistem ini merupakan hasil pengondisian oleh pihak tertentu yang merasa diuntungkan dengan mekanisme baru. "Dengan perubahan sistem ini bisa saja bahwa ini juga hasil dari pengondisian yang tidak gratis dari pihak yang menganggap dirinya akan memiliki potensi menang untuk menggunakan sistem yang ini," ujarnya. Namun, ia enggan menyebutnya sebagai manipulasi, melainkan lebih tepat sebagai bentuk pengondisian. "Saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah bagian dari manipulasi, tidak, tapi lebih tepatnya adalah hasil dari sebuah pengondisian," tegasnya.

Gus Hans juga menilai bahwa belum ada satu pun kandidat yang dapat mengklaim diri sebagai calon terkuat. Komunikasi antara para calon dan kiai AHWA masih berlangsung intensif, terutama di menit-menit akhir menjelang pemilihan. "Semua masih terbuka. Belum bisa mengklaim siapa yang paling kuat. Semuanya tergantung komunikasi last minute kepada para kiai yang ada di AHWA," jelasnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dinamika politik internal NU masih sangat cair, dan hasil akhirnya akan sangat ditentukan oleh lobi-lobi yang dilakukan para kandidat.

Keputusan ini tentu membawa implikasi besar bagi arah organisasi NU ke depan. Dengan sistem voting, para kiai AHWA yang berjumlah sekitar 40 orang akan menjadi penentu utama. Mereka dituntut untuk tidak hanya memilih berdasarkan kedekatan personal, tetapi juga berdasarkan kapasitas dan visi calon dalam membawa NU menghadapi tantangan zaman. Pertanyaannya, apakah para kiai ini mampu menjaga independensi di tengah tekanan politik yang semakin kompleks? Atau justru perubahan mekanisme ini akan membuka celah baru bagi praktik politik uang yang selama ini dikhawatirkan?

Di tengah ketidakpastian ini, publik menunggu langkah konkret para kandidat dan komitmen AHWA untuk menjalankan amanah Muktamar dengan bersih. Gus Hans berharap agar tidak ada lagi "sisa residu konflik" yang memengaruhi pilihan para kiai. Ia ingin pemilihan kali ini menjadi momentum rekonsiliasi dan penyegaran bagi NU. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dan komitmen bersama, kekhawatiran akan adanya intervensi dan pengondisian bisa menjadi kenyataan. Apakah NU mampu membuktikan bahwa demokrasi internalnya sehat dan bermartabat? Jawabannya akan segera terlihat dalam waktu dekat.