Perang Retorika Pilpres Prancis Memanas: Kubu Le Pen Tuding Kiri Ancam Perdamaian Sipil

Persaingan menuju kursi kepresidenan Prancis kian memanas. Kubu sayap kanan yang dipimpin Marine Le Pen menuding lawan-lawannya dari kubu kiri sengaja mengobrak-abrik ketenteraman masyarakat apabila ia kelak memenangkan pemilihan umum pada musim semi mendatang. Tuduhan itu dilontarkan di tengah hiruk-pikuk kampanye yang semakin sarat konfrontasi, kurang dari delapan bulan sebelum hari pencoblosan.

Dalam sebuah pameran pertanian di Chalons-en-Champagne, Jordan Bardella, presiden partai National Rally (RN) yang juga calon perdana menteri jika Le Pen menang, menyuarakan kekhawatirannya terhadap seruan "pembangkangan sipil" yang digaungkan oleh sejumlah tokoh sayap kiri. Bardella menilai sikap tersebut sebagai bentuk kelemahan dan kebencian terhadap demokrasi, serta upaya untuk merongrong prinsip dasar negara hukum dan proses elektoral.

"Sikap France Unbowed di awal kampanye ini sangat memprihatinkan," ujarnya. "Mereka sejak awal sudah berusaha menggerogoti perdamaian sipil di negeri ini." Pernyataan ini merespons langkah Mathilde Panot, ketua fraksi France Unbowed di parlemen, dan Marine Tondelier dari Partai Hijau yang menyatakan dukungannya terhadap aksi pembangkangan sipil apabila RN berkuasa.

Ketegangan ini mencuat di tengah lanskap politik Prancis yang kian terpolarisasi. Jajak pendapat menunjukkan elektabilitas Le Pen masih memimpin, sementara Jean-Luc Mélenchon dari France Unbowed berpotensi menjadi penantang terkuat di putaran kedua. Dalam debat perdana yang digelar pekan ini, Mélenchon bahkan berjanji akan "membangkang" terhadap keputusan Uni Eropa yang dinilainya bertentangan dengan kehendak rakyat Prancis, serta mendorong rencana penghapusan sebagian utang publik.

Bardella menanggapi dengan tajam, "France Unbowed dan Tuan Mélenchon tidak ingin memenangkan pemilihan ini. Mereka tidak ingin melindungi institusi, mereka ingin menghancurkannya." Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran bahwa kampanye akan didominasi oleh kekuatan populis anti kemapanan, yang berpotensi menggerus kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Prancis.

Di sisi lain, kekhawatiran juga datang dari kalangan pengusaha. Survei yang dirilis Medef, organisasi lobi bisnis utama Prancis, menunjukkan mayoritas pemimpin usaha merasa cemas terhadap arah kebijakan ekonomi presiden berikutnya. Patrick Pouyanne, bos raksasa energi TotalEnergies, secara terbuka menyatakan kegelisahannya jika kontestasi puncak berakhir dengan duel Le Pen-Mélenchon. "Saya khawatir ketika mendengar proposal yang menurut saya tidak bertanggung jawab, terutama menyangkut keuangan publik," katanya.

Fenomena ini bukan tanpa preseden. Di Indonesia, polarisasi politik yang tajam juga pernah terjadi, seperti pada Pilpres 2019 yang memanas akibat isu identitas dan hoaks. Namun, perbedaan mendasar terletak pada konteks: di Prancis, ketegangan terjadi di antara kubu ekstrem kiri dan kanan yang sama-sama berseberangan dengan arus utama. Bagi pasar keuangan dan pelaku usaha, ketidakpastian ini menjadi momok yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi kawasan Eropa.

Di tengah hiruk-pikuk ini, kubu moderat justru terpecah. Bruno Retailleau dari Partai Republik menegaskan tidak akan mundur demi mendukung Edouard Philippe, yang dianggap sebagai kandidat sayap kanan terbaik untuk melaju ke putaran kedua. Ia bahkan mengungkapkan bahwa sebagian pendukungnya mengancam akan beralih ke kubu Le Pen jika ia menarik diri. Fragmentasi suara moderat ini justru berpotensi menguntungkan kubu ekstrem.

Jika Le Pen menang, sejarah baru akan terukir: ia akan menjadi pemimpin sayap kanan pertama yang berkuasa di Prancis sejak Perang Dunia II. Namun, di balik ambisi itu, pertanyaan besar menggantung: apakah Prancis siap menghadapi perubahan radikal yang ditawarkan? Atau justru polarisasi yang semakin dalam akan menguji ketahanan demokrasi negeri itu? Hanya waktu yang akan menjawab, namun yang jelas, peta politik Prancis tengah berada di persimpangan yang menentukan.