Kabut Asap Asia Tenggara: SIIA Serukan Penguatan Kerja Sama Pemadaman Kebakaran Lintas Batas

Kabut asap yang kembali menyelimuti kawasan Asia Tenggara bagian selatan menjadi alarm bagi ASEAN untuk segera memperkuat kerja sama pemadaman kebakaran lintas batas. Singapore Institute of International Affairs (SIIA) menilai kondisi tahun ini bukan sekadar bencana musiman, melainkan ujian nyata bagi solidaritas regional dalam menghadapi ancaman polusi asap yang kerap berulang.

Ketua SIIA, Simon Tay, menggarisbawahi bahwa upaya pemadaman kebakaran yang sedang berlangsung, meski belum sempurna, patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa faktor alam seperti cuaca panas dan kering yang diperparah fenomena El Niño menjadikan situasi tahun ini sebagai tantangan berat bagi semua negara terdampak. "Kerja sama untuk memadamkan api adalah prioritas utama saat ini," ujarnya, seraya menekankan pentingnya pengakuan atas upaya nyata yang telah dilakukan berbagai pihak.

ASEAN sebenarnya telah memiliki mekanisme pemantauan titik panas dan berbagi data ilmiah melalui ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC). Meski demikian, Tay menilai masih ada ruang perbaikan dalam hal koordinasi informasi dan rencana pemadaman antarnegara. Ia menyoroti peran ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC) yang baru diluncurkan di Jakarta awal tahun ini, namun belum sepenuhnya beroperasi. "Semoga situasi kabut asap tahun ini menjadi pendorong untuk segera merampungkan perjanjian implementasi dengan semua negara anggota sehingga pusat ini dapat berfungsi optimal," harapnya.

Di tengah desakan penanganan jangka pendek, Tay mengingatkan bahwa aksi jangka panjang tetap diperlukan. Perubahan iklim diprediksi akan membawa kondisi yang lebih panas dan kering di tahun-tahun mendatang, sehingga upaya pencegahan tidak boleh berhenti setelah musim kemarau berakhir. Dalam konteks ini, ia menyambut baik proposal Malaysia yang mengusulkan pemanfaatan "diplomasi sains" dan pembentukan Sustainable Haze Fund untuk memperkuat pembiayaan pencegahan kabut asap di tingkat regional. Usulan tersebut mengemuka dalam pertemuan menteri sub-regional ASEAN tentang kabut asap pada Juli lalu.

Namun, Tay juga menyoroti kendala pendanaan yang mungkin dihadapi pada musim kebakaran 2026. Kondisi ekonomi global yang lesu dan pengetatan anggaran publik berpotensi mengurangi alokasi dana bagi otoritas lokal dan badan penanggulangan bencana. "Ini isu yang perlu diantisipasi," katanya, mengingatkan bahwa efektivitas penanganan kabut asap sangat bergantung pada kesiapan finansial negara-negara anggota.

Bagi Indonesia, persoalan kabut asap bukanlah hal baru. Sebagai negara dengan wilayah kebakaran hutan dan lahan terluas di kawasan, Indonesia kerap menjadi sorotan dalam setiap musim kemarau. Keberadaan ACC THPC di Jakarta menempatkan Indonesia pada posisi strategis untuk memimpin koordinasi regional. Namun, efektivitas pusat ini masih menunggu realisasi komitmen semua pihak. Masyarakat Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, berharap agar kerja sama yang lebih konkret dapat segera terwujud, tidak hanya untuk mengatasi asap tahun ini, tetapi juga untuk mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan.

Ke depan, kepemimpinan Singapura dalam ASEAN pada 2027 dipastikan akan menjadikan isu kabut asap sebagai agenda prioritas. Tay menilai situasi saat ini adalah "stres tes" bagi kesiapan regional, sekaligus peluang untuk membangun kerja sama yang lebih kuat. Pertanyaannya, apakah negara-negara ASEAN mampu mengubah krisis menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan? Atau justru kembali terjebak dalam siklus reaktif yang sama setiap tahunnya?