Cuaca Ekstrem Menguji Kesiapan Militer di Selat Taiwan: Ancaman Baru bagi Stabilitas Regional

Rekor suhu panas dan cuaca ekstrem yang melanda Asia Timur pada musim panas ini memicu kekhawatiran bahwa perubahan iklim akan menjadi tantangan yang semakin besar bagi para perencana militer, terutama di wilayah rawan konflik seperti Selat Taiwan. Fenomena ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi telah menjelma menjadi faktor strategis yang dapat menentukan efektivitas operasi militer di kawasan.

Dampaknya tidak hanya pada personel dan peralatan, tetapi juga infrastruktur vital, pelatihan, hingga pengalihan sumber daya untuk penanggulangan bencana. Badai dan topan yang semakin sering terjadi dapat melumpuhkan pangkalan militer, merusak jalur logistik, dan mengganggu kesiapan tempur. Meskipun militer dapat beradaptasi di masa damai, fleksibilitas itu menyusut drastis saat perang, di mana cuaca buruk dapat secara langsung menghambat operasi tempur.

Sejumlah negara telah merespons dengan cara berbeda. Jepang dan Amerika Serikat, misalnya, telah secara formal memasukkan risiko iklim ke dalam penilaian kesiapan pasukan, pangkalan, dan rantai pasokan. Taiwan juga telah mengintegrasikan bencana terkait iklim ke dalam perencanaan mobilisasi dan ketahanan. Sementara itu, Filipina memperluas fasilitas di bawah perjanjian kerja sama pertahanan dengan AS, dengan fokus pada penguatan respons bencana dan operasi bantuan kemanusiaan.

China, di sisi lain, lebih fokus pada adaptasi taktis. Pada musim panas ini, pasukan China terus menguji pengaruh panas ekstrem terhadap operasi mereka. Di Guangxi, misalnya, unit Polisi Bersenjata Rakyat menguji drone hingga batasnya pada suhu tinggi. Sementara itu, unit Angkatan Udara PLA menganalisis kinerja personel dan peralatan dalam suhu tinggi serta mengembangkan prosedur pemeliharaan khusus untuk kondisi ekstrem.

Dampak nyata sudah terlihat. Topan Dolphin yang menerjang Okinawa bulan ini memaksa personel AS di Pangkalan Udara Kadena untuk menyiapkan helikopter dan tanker menghadapi badai sambil tetap mendukung latihan kesiapan. Sebelumnya, serangkaian topan melanda China daratan, menyebabkan banjir besar dan memaksa PLA mengerahkan personel serta peralatan untuk bantuan bencana. Topan juga berulang kali mengganggu latihan Han Kuang tahunan Taiwan, memaksa pembatalan atau penghentian sebagian latihan pada 2023 dan 2024, serta mengalihkan pasukan untuk pemulihan bencana pada 2025.

Cuaca ekstrem juga berdampak langsung pada personel dan sistem tak berawak yang semakin penting dalam perang modern. Institut Penelitian Kedokteran Lingkungan Angkatan Darat AS menemukan bahwa stres panas tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga mengganggu fungsi kognitif seperti perhatian dan memori. Michael Bosack, direktur Parley Policy Institute, menekankan bahwa perencana harus mempertimbangkan kondisi berbeda saat memilih peralatan. "Komponen murah dan ringan dari banyak varian sistem tak berawak membuat mereka rentan terhadap suhu ekstrem dan angin kencang," ujarnya.

Badai juga dapat membatasi aktivitas militer secara tajam. Ketika Topan Gaemi melanda Taiwan pada Juli 2024, aktivitas udara PLA di sekitar pulau itu turun dari 22 pesawat menjadi nol selama tiga periode 24 jam berturut-turut. Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari China dan tidak pernah melepaskan opsi penggunaan kekuatan untuk menyatukannya. Sebagian besar negara, termasuk AS, Filipina, dan Jepang, tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, tetapi banyak yang menentang upaya pengambilalihan dengan paksa.

Dampak cuaca ekstrem akan semakin besar saat perang, ketika komandan tidak bisa menunggu kondisi membaik. Analis menyoroti bagaimana hal ini dapat memengaruhi serangan skala besar ke Taiwan. Studi China yang ditinjau sejawat pada 2020 menemukan peningkatan signifikan kecepatan angin dan tinggi gelombang di Selat Taiwan. Christopher Sharman, direktur China Maritime Studies Institute di US Naval War College, mengatakan bahwa meskipun peningkatan kemampuan PLA mungkin mengurangi beberapa kendala musiman, tantangan fisik yang mendasar tetap ada. Pasukan amfibi PLA, tambahnya, berupaya meningkatkan kemampuan operasi dalam cuaca buruk, malam hari, dan kondisi terdegradasi lainnya.

Sherri Goodman, sekretaris jenderal International Military Council on Climate and Security, menyebut brigade amfibi modern, kapal amfibi yang lebih besar, kapal sipil, serta perbaikan transportasi dan logistik sebagai contoh evolusi kemampuan China. Namun, ia memperingatkan bahwa kemampuan yang lebih baik hanya memperlebar jendela cuaca, tidak menghilangkannya. K. Tristan Tang, peneliti non-residen di National Bureau of Asian Research, mengatakan cuaca ekstrem akan memengaruhi kedua belah pihak, tetapi dampaknya mungkin lebih besar pada PLA karena harus memproyeksikan dan mempertahankan pasukan di seberang selat. "Cuaca buruk tidak serta-merta membuat operasi mustahil, tetapi dapat mengurangi efektivitas dan membuat koordinasi jauh lebih sulit," kata Tang.

Goodman menyoroti masalah skala operasi. Memindahkan pasukan besar membutuhkan aliran bahan bakar, amunisi, dan pasokan yang berkelanjutan melintasi perairan yang disengketakan. "Invasi tidak dimenangkan dengan mendaratkan pasukan pertama. Invasi dimenangkan dengan mempertahankan mereka," tegasnya. James Holmes, profesor di US Naval War College, berpendapat bahwa kondisi yang lebih keras dapat menguntungkan Taiwan sebagai pembela taktis, asalkan militernya tetap beroperasi. "Apa pun yang menimpa agresor hanya meningkatkan keuntungan itu," ujarnya.

Taiwan juga memiliki kerentanan sendiri. Kerusakan pada pelabuhan atau lapangan udara dapat menghambat operasinya, meskipun juga dapat menolak infrastruktur yang mungkin ingin digunakan PLA setelah mendapatkan pijakan. Goodman menawarkan kualifikasi yang lebih luas: efeknya bergantung pada di mana kerentanan muncul dan kemampuan pemulihan masing-masing pihak. "Perubahan iklim tidak otomatis menguntungkan satu sisi. Ia memaksakan biaya dan menciptakan kerentanan di seluruh medan perang," katanya. "Pertanyaan penting adalah di mana kerentanan itu terjadi, seberapa terkonsentrasi, dan seberapa cepat masing-masing pihak dapat pulih."

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat posisinya sebagai negara maritim yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Meski tidak terlibat langsung dalam konflik Selat Taiwan, stabilitas kawasan Asia Timur memengaruhi keamanan dan ekonomi Indonesia. Ketahanan infrastruktur dan logistik militer menjadi pelajaran penting bagi TNI dalam menghadapi bencana alam yang semakin sering terjadi. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah cukup siap menghadapi skenario di mana cuaca ekstrem mengganggu operasi militer dan respons bencananya?

Ke depan, kemampuan untuk beradaptasi dan pulih dari gangguan akan menjadi pembeda utama. Redundansi, penyebaran, infrastruktur yang diperkuat, perbaikan cepat, dan rute logistik alternatif adalah kunci untuk terus beroperasi saat sebagian jaringan rusak. "Ketahanan bukan sekadar kesiapsiagaan bencana. Itu adalah kapasitas perang," kata Goodman. "Militer yang mampu bertempur melalui gangguan dan pulih paling cepat akan memiliki keunggulan." Pertanyaannya, siapa yang akan memenangkan perlombaan ketahanan ini di tengah ketidakpastian iklim?