Kebakaran Hutan Kalimantan Melonjak: El Nino Hanya Pemicu, Kerusakan Lahan Akar Masalahnya

Gelombang kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Kalimantan, menyelimuti permukiman dengan asap pekat yang bahkan terbawa hingga ke negara tetangga. Data satelit menunjukkan lonjakan signifikan titik panas pada pertengahan Agustus, memicu kekhawatiran akan terulangnya bencana asap seperti tahun 2015 dan 2019. Namun, di balik musim kemarau dan fenomena El Nino yang menguat, para peneliti justru menyoroti kondisi lanskap yang telah kehilangan daya tahannya akibat ulah manusia.

Analisis data dari NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) mengungkapkan bahwa pada 18 Agustus, sensor MODIS mendeteksi sekitar 5.206 anomali termal di seluruh Kalimantan, dengan luas area piksel mencapai 520.600 hektare. Sementara itu, sensor VIIRS yang lebih presisi mencatat akumulasi deteksi tertinggi di Kalimantan Barat, yakni 82.728 titik api, disusul Kalimantan Tengah (34.105), Kalimantan Timur (20.686), Kalimantan Selatan (16.602), dan Kalimantan Utara (5.157). Total area piksel dari deteksi ini mencapai sekitar 2,24 juta hektare, meski angka tersebut bukanlah luas area yang benar-benar terbakar.

Lonjakan ini bukanlah fenomena baru. Indonesia telah berulang kali membayar mahal akibat kebakaran hutan. Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi dari kebakaran 2015 mencapai US$16,1 miliar, setara 1,9 persen PDB. Empat tahun kemudian, kerugian serupa ditaksir US$5,2 miliar atau 0,5 persen PDB. Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa kebakaran tidak bisa semata-mata dianggap sebagai bencana alam musiman.

Studi terbaru di jurnal npj Natural Hazards menyebutkan bahwa El Nino meningkatkan risiko kebakaran besar di Kalimantan hingga 2,7 kali lipat dibandingkan peristiwa 1997 dan 2015. Namun, kebakaran parah tetap terjadi di semua fase ENSO, termasuk La Nina. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor pemicu utama bukan hanya cuaca, melainkan kerusakan lanskap yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Kalimantan memiliki sekitar 4,5 juta hektare lahan gambut yang secara alami tahan api selama muka air tanahnya tinggi. Namun, pembangunan kanal drainase untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp telah mengeringkan gambut, membuatnya rentan terbakar. Penelitian menunjukkan bahwa penurunan muka air tanah menjadi pemicu utama degradasi gambut, dan keberadaan kanal meningkatkan probabilitas kebakaran hingga 4,5 kali lipat. Pada tanah mineral, kebakaran intensitas tinggi menghancurkan bahan organik dan mikroorganisme, menciptakan siklus kerusakan yang memperparah kekeringan.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai upaya pemadaman, mulai dari patroli darat hingga pengeboman air dan teknologi modifikasi cuaca. Namun, penegakan hukum terhadap pemegang konsesi yang lalai masih menjadi titik lemah. Para ahli menekankan bahwa pencegahan jangka panjang harus diutamakan, termasuk menghentikan konversi lahan gambut dan memulihkan ekosistem yang rusak. Studi di Nature Communications memperkirakan bahwa restorasi 2,49 juta hektare gambut terdegradasi dapat menghemat US$8,4 miliar dari dampak kebakaran yang bisa dihindari.

Integrasi pemantauan kelembaban tanah dan level air gambut ke dalam sistem peringatan dini kebakaran juga menjadi rekomendasi penting. Kebakaran hutan bukan sekadar peristiwa termal, melainkan gejala gangguan keseimbangan antara air, tanah, vegetasi, dan aktivitas manusia. Jika Indonesia terus bertindak reaktif setelah titik api muncul, siklus bencana asap akan terus berulang. Pertanyaannya, akankah pemerintah dan pemangku kepentingan berani beralih dari pendekatan pemadaman ke pencegahan yang sesungguhnya?